Lamer | Jakarta – Perppu No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 disahkan DPR, Selasa (12/5/2020).

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang salah satu penggugat Perppu itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) tak mempermasalahkan. MAKI menghormati hak DPR.

MAKI akan segera mencabut gugatan terhadap Perppu di MK dan segera mengajukan gugatan baru terhadap UU pengesahan Perppu dengan materi gugatan hampir sama, yaitu permohonan pembatalan pasal 27 UU pengesahan Perppu.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada wartawan, Selasa (12/5/2020) mengatakan:

“Kami seneng Perppu disahkan DPR. Karena akan lebih mantab untuk menggugatnya lagi, karena saat ini akan berhadapan dengan dua pihak yaitu DPR dan Pemerintah.”

Dijelaskan, Perppu 1/2020 itu sudah diparipurnakan menjadi Undang-Undang maka dia akan segera mencabut gugatan.

Karena objek gugatannya menjadi hilang setelah disahkan menjadi UU.

“Jika sudah resmi disahkan DPR, maka gugatan di MK dicabut. Terus diajukan gugatan baru terhadap Undang-Undang yang mengesahkan Perppu,” katanya.

Boyamin mengaku tengah menyiapkan gugatan baru. Tak tanggung-tanggung, gugatannya setebal 53 halaman.

“Materi Perppu kan masih utuh, maka gugatan substansinya sama. Kalau dulu agak terburu-buru sehingga gugatan hanya 15 halaman, saat ini kita sudah siapkan 53 halaman sehingga memenuhi kwalitas Disertasi dan yakin akan dikabulkan oleh MK “. (*)