Lamer | Jakarta – Penunjukan Donny A. Saragih jadi Dirut PT Transjakarta, dinilai Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menunjukkan buruknya seleksi direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Donny Andy Saragih terpidana kasus penipuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harusnya jeli dalam menyeleksi kandidat direksi sebelum dilantik.
Caranya dengan melihat rekam jejak pribadi dan pekerjaannya dengan detail.
Eneng menduga, hal ini bisa terjadi karena dua kemungkinan, pertama tim seleksi telah menjalankan pemeriksaan latar belakang yang bersangkutan namun tidak terdeteksi.
Kedua, tim memang tidak melakukan pengecekan terhadap latar belakang yang bersangkutan.
“Tapi kok rasanya tidak mungkin kalau tim tidak mampu mendeteksi latar belakang yang bersangkutan,” kata Eneng berdasarkan keterangannya pada Selasa (28/1/2020).
Hal itu dikatakan Eneng karena persoalan tersebut masih diproses hukum dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Menurutnya, seharusnya tidak sulit bagi tim seleksi untuk mendapatkan informasi mengenai persoalan hukum yang sedang dijalani Donny.
“Padahal background check itu hukumnya wajib. Jika ini yang terjadi, maka perlu dipertanyakan, mengapa tim seleksi bisa ceroboh,” jelasnya.
Eneng berpendapat, agar bisa bekerja maksimal, tim seleksi harus diisi oleh orang yang kompeten dan memiliki jaringan yang luas.
Selain itu, dia juga menekankan bahwa tim seleksi harus bekerja secara independen.
“Independensi ini sangat penting agar tim seleksi bisa bekerja optimal. Jangan sampai ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak lain, lalu tim seleksi merasa terbebani harus meloloskan calon tertentu. Akibatnya, tim seleksi tidak menjalankan kewajiban background check,” jelasnya.
5 Pejabat DKI Mundur dan Dicopot Era Anies Baswedan
Agung Wicaksono mundur selaku Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Dia kemudian digantikan oleh Donny Andy S Saragih, Wakil ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta.
Terlepas dari alasan pribadi yang disampaikannya, pengunduran diri Agung menambah daftar penjang pejabat DKI yang mundur di era Gubernur Anies Baswedan.
Berikut Daftar Pejabat yang mundur di Era Anies Baswedan.
- Dirut Transjakarta, Agung Wicaksono
Agung Wicaksono diangkat sebagai Direktur Utama PT Transjakarta pada 29 Oktober 2018.
Agung sebelumnya Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT Mass Rapid Transit (MRT).
Penunjukkan itu sekaligus menggantikan Budi Kaliwono yang dicopot dari jabatan Dirut Transjakarta.
Dalam surat pamitnya ia menulis alasan mengunduran diri, antara lain sebagai berikut.
Terima kasih Gubernur DKI Jakarta Bapak Integrasi Transportasi Anies Rasyid Baswedan, telah mengijinkan saya mengundurkan diri karena alasan pribadi untuk kebutuhan keluarga saya.
- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), DKI Edy Junaedi
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Edy Junaedi mengundurkan diri dari jabatannya, Kamis (31/10/2019).
“Per tanggal 31 semalam dia mengundurkan diri,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir saat dikonfirmasi, Jumat (1/11/2019).
Chaidir menuturkan, Edy mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
Chaidir menyatakan tidak ada yang menekan Edy untuk mundur dari jabatannya.
Pengunduran diri ini terjadi setelah heboh anggaran Rp 5 miliar untuk influencer.
Meski demikian, Chaidir membantah pengunduran diri Edy berkaitan dengan kasus anggaran Rp 5 miliar untuk membayar influencer dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
Setelah melepas jabatan sebagai Kepala Dinas Pariwisata, lanjut Chaidir, Edy ingin menjadi staf Dinas Pariwisata di anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
- Kepala Bappeda DKI, Sri Mahendra Satria Wirawan
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra ikut mengundurkan diri sebagai eselon II di lingkup Pemprov DKI.
Pejabat itu mundur di tengah terjadinya kegaduhan sebagai dampak pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar.
Mahendra merupakan pejabat kedua setelah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI, Edy Junaedi yang mundur dari jabatannya mulai Kamis (31/10/2019).
“Assalamualaikum, teman-teman, pada sore hari ini kami akan mengumumkan terkait penetapan UMP (upah minimum provinsi) DKI Jakarta, tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan informasi bahwa Kepala Bappeda DKI Jakarta, Bapak Mahendra mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Bappeda, per hari ini,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat (1/11/2019).
Hal itu dikatakan Anies di ruang Balairung, Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.
Pernyataan Anies sontak membuat para wartawan yang menunggu jumpa pers mengenai kenaikan UMP terkejut.
Pengunduran diri Mahendra dinilai cukup mendadak di tengah polemik kejanggalan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020.
Di sisi lain, pengunduran diri Mahendra berselang satu hari pasca pengunduran diri Edy Junaedi dari jabatan Kepala Disparbud.
Dalam kesempatan itu, Anies mempersilakan anak buahnya untuk memberikan keterangan resmi kepada wartawan.
Mahendra, yang awalnya berdiri di belakang Anies, langsung mengambil posisi di depan podium.
“Beliau (Mahendra) menyampaikan kemarin (Kamis, 1/11/2019) dan saya ingin memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan sendiri. Silakan,” ujar Anies.
- Lurah Jelambar, Agung Triatmojo
Lurah Jelambar Agung Triatmojo bukan mundur melainkan dicopot dari jabatannya oleh Anies Baswedan.
Ia pun sudah dengan statusnya yang dibebastugaskan dari jabatan lurah.
Agung berharap kejadian tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh lurah di DKI Jakarta.
Hal itu diungkapkan Agung usai menggelar perpisahan dengan pegawai Kelurahan Jelambar, Selasa (17/12/2019).
“Saya pikir kalau buat saya itu keputusan yang terbaik ya,” kata Agung ditemui di Kantor Kelurahan Jelambar.
Agung memandang positif keputusan menonaktifkan dirinya sebagai Lurah Jelambar. Ia berharap keputusan tersebut menjadi pembelajaran para lurah.
“Kalau saya ambil hal yang positif gitu, bahwa lurah-lurah harus hati-hati dengan hal-hal yang dianggap kurang penting tapi ternyata itu penting,” jelas Agung.
Ia menampik kalau pemecatannya bersinggungan dengan kondisi politik.
5 Plt Kepala Dinas Pariwisata, Alberto Ali
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Chaidir mengatakan, pencopotan Alberto Ali dari posisi pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta telah dilakukan sejak Senin (16/12/2019).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Alberto Ali, saat memberikan keterangan kepada Wartawan, pada pertunjukan seni budaya di area Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (16/11/2019).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Alberto Ali.
“Ya benar (Alberto Ali dicopot dari jabatannya). Semenjak press release pak Sekda kemarin,” ucapnya, Senin (17/12/2019).
Dijelaskan Chaidir, pencopotan ini merupakan imbas dari kasus pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada Diskotek Colosseum Club 1001 beberapa waktu lalu.
Pemberian penghargaan ini sendiri banyak dikritik masyarakat sehingga inspektorat pun langsung turun tangan memeriksa tim penilai penghargaan, termasuk sang Plt Kadis Pariwisata.
“Sekarang lagi zaman diperiksa-periksa, salah sedikit diperiksi. Peraturannya memang gitu (kalau diperiksa inspektorat harus dibebastugaskan dari jabatan),” ujarnya saat dikonfirmasi.
Setelah tak lagi menjabat sebagai Plt Kadis Pariwisata, Chaidir menyebut, Alberto Ali akan kembali menduduki jabatannya yang sebelumnya ia pegang, yaitu Kepala Bidang (Kabid) Informasi di Disparbud DKI Jakarta.
“Posisi Plt enggak (menjabat lagi), tapi selaku Kabid masih,” tuturnya. (*)
