Jakarta | Lampumerah.id – Setelah 70 tahun, pengelolaan Blok Rokan yang semula dikelola PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) telah diambil alih oleh PT Pertamina (Persero) melalui unit usaha PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sejak 9 Agustus 2021.Sejak 1951 Blok Rokan dikelola oleh Caltex yang kemudian berganti nama menjadi Chevron dengan total produksi hingga kini mencapai 11,69 miliar barel.Berdasarkan data SKK Migas,pada semester I tahun 2021 ini rata-rata mencapai 160.646 bph atau 97,4% dari target di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar 165.000 bph.
Dalam konferensi Pers nya melalui Zoom meeting (11/8/2021) Direktur Eksekutif Pijar Melayu Rocky Ramadani, SP menyampaikan” Pengelolaan Blok Rokan bakal menjadikan Pertamina sebagai produsen migas terbesar Nasional. Hal ini tentunya akan memberikan faedah ekonomi lebih optimal bagi pendapatan Negara dari sektor migas. Di sisi lain, keikutsertaan pemerintah Provinsi Riau dalam participating interest (PI) secara langsung juga akan mendongkrak pendapatan daerah. Belum pula komitmen working interest (WI) yang secara signifikan akan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Migas Provinsi Riau
Isu ini menjadi perhatian Pijar Melayu.”paparnya
Selanjut nya ia menyampaikan bahwa sebagai organisasi non pemerintah yang concern pada kesejahteraan masyarakat Riau. Pijar Melayu menilai pengalihan pengelolaan Blok Rokan pada PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) patut disyukuri semua pihak, baik masyarakat Indonesia umumnya terlebih bagi masyarakat Riau khususnya.
“Pijar Melayu sebagai kelompok kajian strategis mengharapkan BB operasi Pertamina di Blok Rokan dapat memberikan kontribusi signifikan kepada provinsi Riau dengan memberdayakan perusahaan dan tenaga kerja lokal sehingga muncul rasa kepemilikan dari putra daerah. Saya yakin Riau akan dikenal dengan julukan “Negeri di bawah minyak, di atas minyak”, seyogyanya masyarakat Riau bangga dan patut disyukuri. Akan tetapi, pada masa lampau masyarakat Riau kecewa dan merasakan ketidakadilan yang mendalam akibat minimnya keterlibatan penduduk asli Riau dalam bisnis minyak, di kampung mereka sendiri serta minimnya alokasi pembangunan untuk Riau sebagai Provinsi petro-dollar.
“Lanjut nya.
“Dan keputusan pemerintahan Presiden Jokowi mengakhiri kerjasama dengan PT.Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Blok Rokan serta dialihkan pengelolaannya pada Pertamina perlu diapresiasi masyarakat Riau. Kita yakin dan percaya, Pertamina mampu menepis rasa kekecewaan dan ketidakadilan masyarakat Riau yang selama ini terabaikan”, Terang Rocky yang juga ketua PW HIMMAH Riau ini.Saya berharap kepada Pertamina dalam mekanisme pengelolaan tidak hanya mengadopsi tim ahli dari asing, tetapi juga memberdayakan potensi putra daerah, yang mana kita semua yakin dan percaya bahwa kita juga unggul dari segi kualitas sumber daya manusia. Sehingga, pengalihan pengelolaan blok rokan ke pertamina tidak hanya covernya saja, tetapi juga sampai pada substansinya.”ungkapnya.
.
