Lamer | Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini dibebani tugas berat. Belum sebulan jadi Komisaris Utama PT Pertamina, kini dia ditunjuk jadi Komisaris Independen di perusahaan yang sama.
Jadinya dia merangkap, Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina.
Suatu kepercayaan yang jarang-jarang diberikan pemerintah Indonesia. Tanda, Ahok sangat dipercaya.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman kepada wartawan di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (23/12/2019) mengatakan:
“Jadi, sekarang Pak Basuki Tjahaja Purnama jabatannya Komut/komisaris independen.”
Dijelaskan, dalam peraturan Menteri BUMN dijelaskan bahwa dalam suatu perusahaan pelat merah harus memiliki komisaris independen dengan komposisi sebanyak 20 persen.
Saat ini, lanjut Fajriyah, di tubuh Pertamina hanya ada satu orang yang mengisi posisi komisaris independen. Yakni, Alexander Lei.
Atas dasar itu, Ahok diangkat juga menjadi komisaris independen.
“Which is Pertamina sekarang sudah punya Alexander Lei komisaris independen.
Sekarang ditambah satu lagi, Pak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Komisaris Independen juga. Sudah mencukupi sesuai dengan peraturan,” kata Fajriyah.
Selain pengangkatan Ahok, Pertamina juga mencopot posisi Suhasil Nazara sebagai komisaris.
Suhasil sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Sebagai penggantinya, Kementerian BUMN mengangkat Isa Rachmatawarta. Dia merupakan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Berikut susunan dewan direksi dan komisaris PT Pertamina yang baru.
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Wakil Komisaris Utama : Budi Gunadi Sadikin
Komisaris : Komjen Pol Condro Kirono
Komisaris : Ego Syahrial
Komisaris : Isa Rachmatawarta
Komisaris : Alexander Lay
Komisaris: Ahok
Dewan Direksi
Direktur Utama : Nicke Widyawati
Direktur Keuangan : Emma Sri Hartini
Direktur Hulu : Dharmawan Samsu
Direktur Pengolahan : Budi Santoso Syarif
Direktur Pemasaran Koorporat: Basuki Trikora Putra
Direktur Pemasaran Ritel: Mas’ud Khamid
Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur : Gandhi Sriwidodo
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia: Ignatius Tallulembang
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko : Heru Setiawan
Direktur Sumber Daya Manusia (SDM): Koeshartanto
Direktur Manajemen Aset: M Haryo Yunianto
Ahok Dapat Tugas dari Presiden Jokowi
Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menyempatkan diri meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ( TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
Di kilang tersebut, Jokowi menginstruksikan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membereskan masalah TPPI kurang dari 3 tahun.
“Sekarang, saya minta kepada Menteri BUMN, Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina agar menyelesaikan pembangunan kilang ini tidak lebih dari tiga tahun,” kata Jokowi seperti dikutip dari akun Instagram resminya, Minggu (22/12/2019).
Dia meminta penyelesaian kilang TPPI bisa dilakukan secepat mungkin. Soal bagaimana proses membereskannya, hal itu sepenuhnya diputuskan Ahok bersama Menteri BUMN dan Dirut Pertamina.
“Entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri,” tegas Jokowi.
Mantan Walikota Solo ini berujar, dirinya sudah cukup kesal pembangunan kilang di Indonesia molor bertahun-tahun.
Padahal pembangunan kilang baru masuk dalam program Nawacita yang digagasnya.
“Lalu kapan selesainya? Saya juga sudah cukup lama menunggu. Sudah lima tahun,” ucap Jokowi.
Menurutnya, jika dari satu kilang yakni TPPI sudah beroperasi, dampaknya cukup besar menekan impor migas, sehingga bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan.
“Apabila telah berproduksi secara penuh, TPPI berpotensi menghemat devisa hingga 4,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 56 triliun,” ungkap dia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas pada November 2019 saja mencapai 2,13 miliar dollar AS atau naik 21,6 persen dibanding Oktober 2019.
Apalagi, sambungnya, kilang TPPI tak cuma memproses BBM, tetapi juga menghasilkan produk turunan minyak atau petrokimia.
“Kilang TPPI sudah dibangun sejak lebih 20 tahun lalu, namun tersendat karena beberapa masalah,” kata Jokowi.
“Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangunnya menjadi pabrik petrokimia terpadu yang dapat menghasilkan produk aromatik dan juga penghasil BBM, dari premium, pertamax, elpiji, solar, sampai kerosene. Semuanya,” tambahnya.
Sebelumnya, Ahok menyatakan perlu gerak cepat membereskan masalah TPPI agar impor BBM tak semakin membebani neraca.
“Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk BBM,” kata Ahok.
Selesainya proyek ini bakal mengurangi impor migas Indonesia secara signifikan.
Selain BBM, TPPI juga jadi tumpuan industri petrokimia yang menghasilkan banyak produk turunan migas.
“Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali,” ujar Ahok.
Selain itu, sebagai upaya menyelamatkan APBN, mantan Bupati Belitung Timur ini juga bertekad mengurangi penyalahgunaan subsidi BBM.
“Selain itu, saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara,” ucap Ahok. (*)
