Lamer | Jakarta – Beberapa wilayah di Indonesia sudah ditutup untuk akses keluar-masuk orang. Sedangkan pemerintah tidak akan melakukan lockdown. Terus, apa beda tutp wilayah dengan lockdown?
Pengertian local lockdown di beberapa daerah, ternyata berbeda dengan yang disampaikan pemerintah pusat.
Ditegaskan, bahwa hingga saat ini tidak ada satu pun pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, yang menerapkan local lockdown.
Lockdown hanya bisa ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan hingga saat ini opsi itu tidak diambil.
Sejak awal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan tidak memilih opsi lockdown.
Pemerintah pusat menyebut kebijakan penutupan akses keluar masuk wilayah oleh pemerintah daerah, itu sebagai karantina wilayah. Bukan lockdown.
Terkait karantina wilayah, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut pemerintah tengah menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) soal Karantina Wilayah.
“Sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (PP) untuk melaksanakan karantina kewilayahan.”
“Di situ akan diatur kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown,” ujar Mahfud dalam video conference bersama wartawan, Jumat (27/3/2020).
Mahfud MD menjelaskan, rancangan aturan tersebut masih berupa pembahasan mengenai ketentuan syarat, larangan, hingga prosedur dari pelaksanaan aturan itu sendiri.
Dia menargetkan PP tersebut dalam waktu dekat dapat segera terbit.
“Sekarang sedang disiapkan, Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan keluar peraturan itu agar ada keseragaman policy tentang itu,” kata dia.
Diklaim tak sama dengan lockdown, apa pengertian Karantina Wilayah?
Berikut penjelasan tentang perbedaan lockdown dan karantina wilayah yang dihimpun dari berbagai sumber.
Pengertian Lockdown
Artinya kuncian. Dikutip dari Cambridge, lockdown diartikan sebagai sebuah situasi dimana orang tidak diperbolehkan masuk atau meninggalkan sebuah bangunan, atau kawasan bebas karena kondisi darurat.
Jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19, arti lockdown adalah mengunci seluruh akses masuk-keluar dari suatu daerah, maupun negara.
Tujuan mengunci suatu wilayah ini agar virus corona tidak menyebar lebih jauh lagi.
Jika suatu daerah dikunci atau di-lockdown, maka semua fasilitas umum harus ditutup.
Di antaranya sekolah, transportasi umum, tempat umum, perkantoran, bahkan pabrik harus ditutup. Dilarang beraktivitas.
Selain itu, aktivitas warganya pun dibatasi. Bahkan ada negara yang memberlakukan jam malam.
Sebagian negara di dunia telah menerapkan lockdown untuk mengatasi virus Corona.
Di antaranya China, Italia, Malaysia, Filipina, Perancis, dan India.
Karantina Wilayah
Karantina Wilayah diatur dalam Undang-undang No 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
Terdapat empat jenis karantina yang dikenal dalam UU itu yakni karantina Rumah, karantina Rumah sakit, dan karantina Wilayah.
Berdasar definisi dalam Bab I Pasal 1 ayat 10 UU itu, “Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.”
Berikut sejumlah ketentuan lainnya soal Karantina Wilayah dalam UU itu:
Bab VII tentang Penyelenggaran Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah
Pasal 49
1) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan.
(2) Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.
(3) Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketiga
Pasal 53
(1) Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
(2) Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.
Pasal 54
(1) Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah.
(2) Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar wilayah karantina.
(3) Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina.
(4) Selama masa Karantina Wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.
Pasal 55
(1) Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.
(2) Tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait. (*)
