Lamer | Jakarta – Pesawat Batik Air penjemput 241 orang WNI sudah berangkat dari Wuhan, China, Minggu (2/2/2020) pukul 05.00 waktu setempat. Pesawat akan mendarat di Batam, kemudian lanjut ke Natuna, Kepulauan Riau.
Rombongan WNI itu dijemput pemerintah RI, demi evakuasi merebaknya virus Corona di Wuhan.
Sekretaris Sesditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, dr Achmad Yurianto saat dihubungi wartawan, Minggu (2/2/2020) mengatakan:
“Infonya sudah (bertolak ke Indonesia). Monitoring dilakukan oleh Kemenlu. Setelah sampai Batam baru kita yang monitor.”
Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga membenarkan informasi tersebut.
Kemenlu menyebut pesawat evakuasi WNI dari Wuhan sudah bertolak ke Indonesia.
“Kalau dari rentang waktu untuk proses pemulangan yang disepakati dengan otoritas Tiongkok, pesawat tampaknya sudah meninggalkan Wuhan,” kata Plt Jubir Kemenlu Faizasyah saat dikonfirmasi.
“Otoritas bandara memberikan slot waktu take off dan landing yang tertentu untuk setiap pesawat,” imbuhnya.
Dubes Indonesia untuk China, Djauhari Oratmangun sebelumnya menjelaskan, para WNI tersebut mengikut pemeriksaan imigrasi sebelum terbang ke Indonesia.
Pesawat sebelumnya lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 13.00 WIB, Sabtu (1/2/2020).
Pesawat tersebut mendarat di Bandara Internasional Tianhe, Wuhan, pukul 19.00 waktu setempat.
Pemerintah memastikan, WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, dalam kondisi sehat, tidak terinfeksi virus Corona.
Prosedur pengamanan dilakukan ketat terhadap WNI yang pulang dari China.
“Mereka yang dipulangkan betul-betul sehat. Jika (mereka) tidak sehat, otoritas China pasti tidak mengizinkan. Pemeriksaan sebelum masuk pesawat dilakukan secara berlapis,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.
Pemberlakuan prosedur ketat bagi WNI dari Wuhan, China, ditegaskan Doni sebagai bentuk komitmen pemerintah memastikan semua warga terlindungi.
“Semua barang, pakaian, dari China akan digantikan dengan pakaian baru di Indonesia. Barang-barang bawaan, perlengkapan, mereka langsung dimusnahkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Doni.
Sedangkan Presiden Jokowi lewat akun Instagram mengatakan, proses evakuasi WNI di Wuhan sesuai dengan protokol kesehatan.
Presiden Jokowi mengatakan: “Sebelum kembali ke Tanah Air nanti, serangkaian pemeriksaan kesehatan akan dilakukan sekali lagi untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat.”
Dilanjut: “Begitupun setiba di Indonesia, mereka akan menjalani proses sesuai protokol kesehatan, sebelum mereka kembali ke keluarga.”
Jokowi menyebut penjemputan WNI yang tertahan akibat virus Corona ini sebagai misi kemanusiaan.
Dia meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses evakuasi berjalan lancar.
“Misi penjemputan ini adalah misi yang sangat mulia, yang akan dijalankan dengan penuh kedisiplinan. Dalam pesawat penjemput ini, kita juga mengirimkan berbagai peralatan untuk pemerintah Tiongkok melalui Hubei Charity Foundation, seperti masker dan surgical unit,” ujar dia.
Penolakan Warga Natuna
Sementara itu, di tanah air ada penolakan warga Natuna terhadap rencana penempatan observasi WNI dari Wuhan di Natuna.
Warga berdemo, menolak wilayahnya yang akan menjadi tempat observasi 241 WNI yang dievakuasi dari Wuhan di Lanud Raden Sadjad dan kantor DPRD Natuna.
Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti kepada wartawan mengatakan:
“Ini yang jadi permasalahan itu miskomunikasi, karena tidak didudukkan penjelasan dari awal. Kalau dari awal ada transparansi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, mungkin tidak terjadi hal seperti ini.”
Wabup Natuna mengatakan, masyarakat yang tak terima atas keputusan pemerintah menjadikan wilayahnya sebagai lokasi observasi menggelar aksi sejak Jumat (31/1/2020) malam.
Warga, ditegaskan Wabup Ngesti, menuntut penjelasan lengkap soal penanganan WNI dari Wuhan.
“Kalau ada argumen, alasan itu dijelaskan alasannya. Misal, Natuna penduduknya sedikit, ini tidak masuk akal. Kami juga manusia, kami juga penduduk Indonesia, kami punya hak untuk berpendapat, untuk menolak,” tegas Ngesti. (*)
