Lampumerah.id — Warga Kompleks Kodam Jaya, yang sebagian besar adalah keluarga purnawirawan TNI, kini menghadapi ancaman pengosongan rumah tanpa solusi jelas. Mereka telah menempati kompleks ini sejak tahun 1973, setelah sebelumnya direlokasi dari kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Ancaman pengosongan ini memicu aksi damai yang menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan memberikan solusi layak.
Sejarah Panjang Kompleks Kodam Jaya
Menurut Bryan Ghautama, koordinator aksi, warga Kompleks Kodam Jaya adalah anak-anak tentara yang orang tuanya pernah berjasa besar bagi negara. Sebagian besar dari mereka pindah ke kompleks ini lebih dari lima dekade lalu, setelah ditawarkan opsi untuk menerima uang ganti rugi atau pindah ke lokasi tersebut. Mereka membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, sehingga merasa berhak mendapat perlakuan adil dan manusiawi dari pemerintah.
“Orang tua kami adalah para pensiunan yang berjasa besar, bahkan beberapa di antaranya menerima penghargaan seperti Bintang Gerilya dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata,” ujar Bryan dalam keterangannya.
Surat Pengosongan Kontroversial
Surat perintah pengosongan dikeluarkan pada 19 Desember 2024 dengan batas waktu 14 hari, namun baru diterima warga pada 4 Januari 2025. “Batas waktu 14 hari sudah lewat saat surat diterima, dan hingga kini belum ada proses pengosongan resmi. Meski begitu, sebagian warga sudah mulai mengosongkan rumah mereka,” jelas Bryan.
Warga mengeluhkan bahwa tidak ada tawaran kompensasi atau solusi relokasi dari pihak terkait. Mereka merasa tertekan karena pengosongan dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka, yang mayoritas adalah keluarga purnawirawan dengan pendapatan terbatas.
Tuntutan Warga: Solusi yang Layak dan Manusiawi
Dalam aksi damai yang dilakukan, warga menuntut pemerintah pusat, khususnya Presiden, Pangdam, dan Kementerian terkait, untuk memberikan solusi yang layak. “Kami meminta agar pemerintah tidak mengusir warga begitu saja tanpa solusi. Kami butuh pendekatan yang mengedepankan rasa kemanusiaan,” ujar salah satu warga.
Seorang warga lain mengusulkan opsi seperti yang dilakukan di kawasan Gegerkalong, Bandung, di mana warga dapat mencicil rumah baru yang disediakan pemerintah. “Jika diberikan kesempatan mencicil, kami siap. Kami juga siap direlokasi jika ada rumah pengganti yang layak,” katanya.
Aksi Damai untuk Keadilan
Meski merasa terdesak, warga Kompleks Kodam Jaya tetap menjaga aksi mereka berlangsung damai. Mereka berharap pemerintah mendengar keluhan mereka dan segera mencarikan solusi yang tidak memberatkan.
“Kami bukan ingin melawan pemerintah, kami hanya ingin keadilan dan perlakuan manusiawi. Kami siap berdialog untuk mencari jalan tengah,” tambah Bryan.
Aksi ini menjadi pengingat pentingnya pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik yang melibatkan warga negara, terutama mereka yang telah berjasa bagi bangsa. Kini, bola ada di tangan pemerintah untuk merumuskan solusi yang adil dan berkeadilan.
