Lamer | Jakarta – Isu pemulangan WNI eks ISIS terus bergulir. Belum ada keputusan resmi, apakah mereka boleh pulang ke Indonesia, atau tidak.
Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib, menjelaskan, bahwa eks ISIS kini berpura-pura (taqiyah) kalah. Taqiyah merupakan bagian strategi mereka.
Ridlwan Habib kepada wartawan, Senin (10/2/2020) mengatakan:
“Mereka setelah nggak punya wilayah, memakai strategi yang disebut Inhiyaz. Inhiyaz artinya berbaur. Menyamar sebagai masyarakat biasa. Untuk bisa dipercaya sebagai masyarakat biasa ya dengan cara taqiyah atau berpura-pura.”
Berdasarkan pertimbangan itu, Ridlwan menyarankan agar wacana pemulangan WNI eks ISIS dikaji lagi oleh pemerintah RI.
Apalagi menurutnya, sistem deradikalisasi di Indonesia belum cukup baik.
“Hari ini kita belum punya sistem deradikalisasi yang cukup baik. Terutama untuk orang-orang yang belum berada di penjara. Karena status mereka kan belum jelas, mereka deportan atau napi.”
“Opsi lain yang bisa digunakan pemerintah, memberlakukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) RI untuk menawan mereka di sana, karena sebelumnya kan mereka memproklamirkan diri melawan Indonesia,” tuturnya.
Untuk diketahui, pemerintah RI hingga hari ini belum mengambil keputusan terkait pemulangan WNI eks ISIS.
Rapat terbatas (ratas) akan digelar guna memutuskan hasil akhirnya.
Namun, Presiden Jokowi (Jokowi) secara pribadi sudah menyatakan penolakannya atas pemulangan WNI eks ISIS.
“Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang ‘tidak’. Tapi masih dirataskan,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020).
Dilanjut Presiden Jokowi: “Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail.”
“Keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya,” tutur Presiden Jokowi.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan, pemerintah membentuk tim untuk mengkaji positif-negatifnya pemulangan mantan kombatan ISIS ke Indonesia.
Belum ada keputusan sampai saat ini, apakah Indonesia bersedia memulangkan mereka atau tidak. (*)
