Jakarta |lampumerah.id
Negara Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional yang mana segalah regulasi dan kebijakan di atur dalam Undang-undang sebagai dasar negara kita, tentunya semua orang harus tunduk terhadap hukum sehingga azas semua orang sama di mata hukum (Equality before The law) itu dapat terealisasi dalam konteks bernegara sesuai dengan perintah konsistusi kita.
FAKTA (Front aktivis tanah air) unjuk rasa di depan kejaksaan agung pada Jumat 25/11 meminta LA NYALA segera mundur dari jabatannya sebagai ketua DPD RI “indonesia saat ini darurat korupsi yang sudah stadium akhir, artinya kita di perhadapkan dengan ancaman korupsi yang begitu sistematis dan terstruktur, Kasus dugaan korupsi yang menetapkan tersangka Diar Kusuma Putra & Nelson Sembiring atas tersangka korupsi danah hibah Pemprov Jawa timur.”kata Rijal Abjan selaku korlap aksi unjuk rasa .
“Sebab, kedua tersangka melalui putusan kejaksan tinggi Jawa timur yang memiliki kekuatan hukum tetap, harusnya Kejaksaan agung membuka peninjauan kembali (PK) terhadap putusan bebas La Nyalla sebagai komitmen dan konsistensi pemberantasan korupsi di negara kesatuan Indonesia.”lanjutnya saat di temui di lokasi.
“Berangkat dari pada kajian kami, yang tergabung dalam Front aktivis tanah air (FAKTA) Mendesak Kejaksan agung (Kejakgung) Dibawa pimpinan ST BAHARUDIN untuk manggali dan mendalami kembali dugan kasus tersebut.”terangnya.
Melalui surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada kejati Jawa timur yang dibacakan JPU I Made Suarnawan dikatakan terdakwa La Nyalla M melakukan tindak pidana korupsi terkait dana hibah Pemprov Jatim secara bersama-sama dengan kedua tersangka Diar K Putra dan Nelson Sembiring.
Selain Itu Sebelumnya, FAKTA telah melakukan gerakan aksi Jilid III Di Komisi pemberantasan korupsi (KPK) terkait dengan dugan kasus pengadaan Alkes yang melibatkan mantan rektor UNAIR dan juga di duga kuat melibatkan La Nyallah Mataliti.
“Kami yang tergabung dalam FRONT AKTIVIS TANAH AIR (FAKTA) meminta dan mendesk Baiknya Saudara Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti mundur dari pimpinan DPD RI karena kami nilai bukan seorang sosok negarawan dan tidak pantas mempinan DPD RI. Sebab sejauh ini selalu melakukan pernyataan- pernyatan yang kontradiktif serta terindikasi korupsi”. pungkasnya.
