Lamer | Jakarta – Petisi pencopotan Anies Baswedan dari jabatan Gubernur DKI Jakarta terus meluas. Kini ditandatangani lebih dari 214 ribu orang via online.
Petisi ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Digalang oleh akun ‘Opini Kamu’.
Dalam petisi, Anies Baswedan dianggap gagal dalam pengambilan berbagai macam arah kebijakan dan keputusan.
Berikut isi petisi:
“Kegagalan demi kegagalan disertai kejanggalan telah membuat DKI Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia semakin terpuruk di bawah kepemimpinan Saudara Anies Baswedan.
Mulai membengkaknya APBD DKI Jakarta 2018, gaji TGUPP (pembantu gubernur) yang tembus 70-an orang dengan biaya gaji puluhan juta rupiah per kepala per orang.
Juga, banjir muncul kembali, diskotik yang ditutup buka kembali, sampah menumpuk di mana-mana,
Juga, pohon plastik, PKL yang merajalela mengambil badan trotoar, naiknya NJOP, susahnya mendapat layanan publik dan kesehatan, rusunawa yang tidak terurus, trotoar Senayan yang tidak kunjung selesai,
Tiang bendera peserta ASIAN GAMES 2018 yang hanya ditopang bambu kecil yang dibelah, bongkar pasang jalur sepeda dan trotoar, pencantuman anggaran aneh bernilai miliaran di APBD 2020
Dan terakhir, banjir besar akhirnya melanda di hampir seluruh wilayah DKI Jakarta pada 1 Januari 2020 yang menyebabkan kerugian material dan korban meninggal.
Sudah saatnya Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri memanggil dan MENCOPOT Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta! Jangan ditunda lagi!”
Tanggapan DPRD DKI Jakarta
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, memberikan komentarnya terhadap petisi ini.
Gembong Warsono menyebut jumlah tanda tangan pada petisi adalah cermin aspirasi nyata masyarakat yang perlu dihargai.
Sebab kata dia, penandatangan petisi tersebut tidak terafiliasi dengan kepentingan politik mana pun.
Melainkan murni dampak dari kenyamanan masyarakat terganggu karena banjir yang mengepung ibu kota beberapa hari kemarin.
“Itu kan aspirasi, aspirasi dari masyarakat yang terlepas dari kepentingan politik. Ini aspirasi yang sama sekali tidak ditunggangi oleh kepentingan politik, semata-mata hanya kepentingan mereka yang kenyamanannya terganggu,” kata Gembong Warsono, Jumat (3/1/2020).
Gembong Warsono juga mengungkapkan pihaknya menghargai sikap masyarakat.
“Saya kira kita hargai sikap itu,” ungkapnya.
Bahkan katanya, aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam petisi perlu direspons Anies Baswedan selaku pihak tertuduh.
Apalagi pertimbangan fraksi PDIP, program kerja mantan Mendikbud itu tidak berfokus pada pengentasan masalah banjir.
Padahal banjir jadi persoalan paling dasar di Jakarta.
“Selama ini kan memang pak Anies tidak fokus soal banjir. Sejak awal selalu kita katakan kalau banjir bisa kita antisipasi. Bisa kita minimalisir,” ujarnya.
“Itu sikap masyarakat yang secara bijak perlu direspons oleh gubernur,” ungkapnya.
Petisi Copot Anies Sejak Mei 2019
Sebelumnya petisi minta copot Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI sudah bergulir muncul pada Mei tahun 2019.
Namun saat itu, petisi itu kini sudah ditandatangani lebih dari 133.000 orang dan menargetkan 150.000 orang.
Anies Baswedan kemudian mengomentari petisi itu dengan mengatakan dirinya tidak pernah menangkap orang yang melontarkan kritik kepadanya.
Hal itu diutarakan Anies saat menghadiri acara di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu petang, (26/5/2019).
“Saya gak pernah menangkap orang yang mengkritik saya, sama sekali,” kata Anies.
Menurut Anies petisi tersebut muncul 2 bulan lalu. Setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya.
“Setiap warga negara berhak menyampaikan pandangannya, tidak ada larangan sama sekali,” kata Anies Baswedan.
Menurutnya tidak ada larangan di Indonesia untuk menyampaikan pendapat atau pandangan suatu permasalahan.
Sehingga seorang pejabat publik, harus siap dikritik bahkan dicaci.
“Harus mau dikritik harus bahkan dicaci makipun harus biasa-biasa saja,” katanya.
Menurut Anies bila berada di wilayah publik, maka seorang pejabat tidak boleh hanya ingin dipuji saja.
Melainkan harus siap dikritik dan dicaci.
“Diminta turun-naik (jabatan), karena itu prinsipnya sama. Dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbang,” katanya.
Seorang pejabat publik juga menurut Anies harus siap menjadi almat keluh kesah warga.
Ia bahkan telah menuliskan di akun twiterrnya itu sebelum menjadi pejabat publik seperti sekrang ini.
Oleh karena itu, ia bersikap biasa saja bila ada petisi menginginkanya dicopot.
“Karena itu kalau ada yang mengkritik engga usah ditangkap. saya engga pernah menangkap orang yang mengkritik saya. sama sekali tidak,” pungkasnya.
Sebab Banjir versi Anies
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut penyebab banjir bervariasi dan tidak bisa disamakan di seluruh daerah.
Anies Baswedan menyebut banjir terjadi di daerah-daerah yang diprediksi diguyur hujan dengan intensitas tinggi.
Anies Baswedan mengungkapkan penyebab banjir di tiap daerah harus diteliti lebih lanjut,
Anies Baswedan menyebut Pemprov DKI masih berfokus untuk mengevakuasi warga korban banjir.
Penyebab banjir baru akan diteliti seusai proses evakuasi rampung, nanti.
Anies Baswedan menekankan, penyebab banjir di tiap daerah bisa berbeda-beda.
“Kontributornya itu bervariasi, ada yang daerah kontribusinya karena masalah curah hujan saja, ada yang kontribusinya karena ukuran saluran, ada yang kontribusinya karena faktor-faktor yang lain.”
“Jadi ini bukan single variable problem, ini multiple variable,” kata Anies berteori.
Jumlah Pengungsi Ratusan Ribu Orang
Sementara itu data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Sabtu (4/1/2020) pukul 10.00 WIB, jumlah pengungsi di Jabodetabek mencapai lebih dari 173 ribu orang.
Dikutip dari bnpb.go.id, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Agus Wibowo mengungkapkan jumlah pengungsi naik menjadi 173.064 orang (39.627 KK).
Jumlah pengungsian total di Jabodetabek berjumlah 177 titik.
Sementara itu jumlah korban meninggal bertambah menjadi 53 orang.
Bertambahnya korban meninggal akibat banjir diketahui berasal dari Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak.
Sementara itu satu orang masih dikabarkan hilang.
Tercatat 103 kecamatan di Jabodetabek terdampak banjir dan longsor. (*)
