GRESIK | lampumerah.id – Setelah resmi dilantik Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertanian pada 25 Oktober lalu, Andi Amran Sulaiman langsung melaunching program ‘Percepatan Tanam’.
Menurut Mentan Andi, program Percepatan Tanam adalah mendorong petani untuk melakukan penanaman padi segera setelah dilakukan panen. Sasarannya untuk meningkatkan produktivitas padi nasional menuju swasembada beras.
“Pangan harus kita jaga, karena identik dengan ketahanan negara. Saat ini kita turun ke lumbung-lumbung pangan di sepuluh provinsi, kami cek langsung, apakah sudah bisa tanam, karena hujan sudah mulai turun. Alhamdulillah sudah mulai tanam,” ujar Mentan Andi saat di Desa Ngadipuro dan Desa Ngadirejo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, beberapa waktu lalu.
Mentan menambahkan, Indonesia pernah swasembada beras sempurna pada tahun 2017, 2019 dan 2020. Sementara di era Presiden Soeharto tahun 1984, Indonesia juga pernah mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organisation (FAO), karena swasembada beras.
“Namun di era Presiden Soeharto, yang dimaksud swasembada kala itu kita masih mengimpor 10 persen dari kebutuhan. Padahal saat itu penduduk Indonesia baru 100 juta jiwa lebih. Tetapi, di zaman Presiden Jokowi jumlah penduduk sudah dua kali lipat, kita bisa swasembada sempurna, atau nol impor. Dan Jawa Timur penyuplai nomor satu Indonesia,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, kebutuhan beras dari 16 provinsi di Indonesia 80 persen disuplai dari Jawa Timur. Dan terhitung per September 2022-September 2023, Jawa Timur surplus beras 9,23 persen.
“Prediksi BPS (Badan Pusat Statistik) hingga akhir tahun ini Jawa Timur tetap tertinggi diantara seluruh provinsi, artinya mulai tahun 2020 hingga 2023 produksi padi di Jawa Timur tertinggi di Indonesia. Ini merupakan hasil sinergitas dari seluruh tim,” ujar gubernur saat mendampingi Mentan Andi.
Direktur Operasi dan Produksi Petrokimia Gresik, Digna mengaku siap mendukung program Percepatan Tanam, dengan menyiapkan pupuk bersubsidi sesuai regulasi Pemerintah sebanyak 319.207 ton.
“Dari jumlah tersebut, pupuk bersubsidi Urea sebanyak 71.922 ton atau setara 186 persen dan NPK sebanyak 247.285 ton atau 185 persen dari ketentuan,” ujar
Digna memastikan, pupuk bersubsidi akan disalurkan sesuai regulasi Pemerintah. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), dan menggarap lahan maksimal dua hektare.
“Selain itu, komoditas strategis yang berhak menerima subsidi pupuk, antara lain padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, dan kakao,” ungkapnya.
Disisi lain, Digna menjamin komitmen perusahaan untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional, Petrokimia Gresik juga menjalankan program Makmur yang merupakan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir dengan mengkolaborasikan antara petani, perbankan, lembaga asuransi dan offtaker.
Sampai akhir Oktober 2023, Petrokimia Gresik telah menjalankan program Makmur di lahan seluas 126.044 Ha dan melibatkan 30.212 petani dari berbagai komoditas.
“Program Makmur menjadikan petani semakin mandiri, karena pupuk yang digunakan adalah nonsubsidi. Produktivitasnya pun meningkat,” tutup Digna. (san)
