Surabaya l lampu merah.id – Penggunaan APBD akan tepat sasaran apabila data yang dimiliki Pemkot presisi. Dan Walikota akan bekerja berdasarkan informasi yang akurat.Hal tersebut disampaikan Walikota Surabaya Eri Cahyadi kepada saat bertemu dengan sejumlah camat dan lurah, di Kantor Kecamatan Kenjeran, Rabu 17 Maret 2021.
Pada forum tersebut, pria 43 tahun itu menjelaskan sejumlah pendataan yang wajib dilakukan camat dan lurah.
Pertama yaitu data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) plus. Informasi itu berisi warga yang tidak mampu. Dilengkapi dengan pendapatan warga dalam satu bulan.
Pemkot sudah memiliki data MBR plus. Jumlahnya mencapai 344.341 KK. Nah, dari data itu, camat dan lurah diminta turun. Untuk melakukan validasi, data lama terkait MBR telah dihapus. Sebab, informasi itu dirasa tidak lagi relevan.
Pendataan MBR plus jauh lebih rinci, petugas tidak hanya melihat kondisi rumah warga. Namun, hingga memelototi di dalam satu KK berapa yang bekerja serta pendapatannya per bulan.
Eri menjelaskan, pemberian bantuan harus berdasarka data akurat sehingga tepat sasaran.
Untuk mempercepat pendataan, pemkot sudah menyebar informasi itu. Ke seluruh camat dan lurah. Mereka diminta turun melakukan validasi.
Setelah itu Lurah, camat, RT dan RW membuat Berita acara. Penetapan data tersebut. “Data dipampang di Kelurahan. Serta diberikan tanda,” paparnya.
Dari data itu, pemkot membuat empat klasifikasi yang disebut Desil, tingkat kesejahteraaannya paling rendah, terendah kedua dan seterusnya.
“Sehingga penanganan setiap desilnya berbeda,” paparnya.
Dengan bantuan yabg diberikan kepada Warga yang sangat miskin tersebut akan semakin berdaya.
Eri menjelaskan fungsi lain daya itu. Dalam waktu dekat pemkot akan menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan. Tujuanya mengcover seluruh iuran kesehatan warga. Terutama yang belum memiliki BPJS kesehatan.
Dari data pemkot, sekitar 300 ribu warga belum memiliki BPJS kesehatan. Pemyebabnya beragam. Ada yang sejak awal tidak memiliki BPJS kesehatan. Sedangkan yang kedua, warga tiba-tiba di PHK. Alhasil mereka tidak memiliki tunjangan kesehatan itu.
Politikus PDIP itu mengatakan, bulan ini pemkot akan meneken kerja sama dengan BPJS kesehatan. Ke depan, warga Kota pahlawan yang berobat tinggal menujukkan KTP. “Langsung dilayani,” paparnya.
