Oleh: Djono W. Oesman
Petugas Damkar Depok, Jabar, Sandi, kini terkenal. Ia mengungkap dugaan korupsi di tempat kerjanya. Terang-terangan ke publik. Akibatnya, ia mengaku dimusuhi atasan. Kini proses duel bukti (sebelum peradilan) sedang berlangsung. Sandi adalah whistleblower atau peniup peluit.
Whistleblowing, istilah terkenal di Amerika sejak 1970-an. Penulis Tom Mueller, dalam bukunya “Crisis of Conscience: Whistleblowing in an Age of Fraud”, menyebutkan, arti itu dalam satu kata: Pelaporan. Jadi, whistlenlower artinya pelapor.
Pelapor yang bagaimana? Whistleblower diartikan: Peniup peluit. Digambarkan Mueller: “Wasit sepakbola selalu siap dengan peluit. Jika ia lihat pelanggaran (di depan matanya) maka ia meniup peluit, tanda ada pelanggaran.”
Sandi mengaku melihat pelanggaran (di depan matanya) di tempat kerjanya, Pemadam Kebakaran (Damkar) Depok. Maka, ia tepat disebut whistleblower. Trus, apa yang dilanggar (oleh organisasinya)?
“Kami dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan kerja di lapangan pembeliannya tidak sampai 10 persen, banyak digelapkan,” kata Sandi kepada pers, Selasa (13/4/21).
Ia memberi contoh, pembagian sepatu dinas pada 2018. Menurutnya, tidak sesuai spesifikasi. Begitu juga peralatan kerja lain, kualitasnya di bawah standar.
Sandi juga mengungkap, ada pemotongan insentif umtuk kegiatan penyemprotan disinfektan, selama pendemi Corona. Dari awalnya Rp 1,7 juta per bulan, jadi Rp 850 ribu.
Awalnya, Sandi dan puluhan koleganya, demo di Balikota Depok. Protes itu. Beberapa kali demo, tak ditanggapi. Bahkan, ia mengaku mendapat intimidasi dari atasan, akibat memimpin demo tersebut. “Dari semula teman-teman saya puluhan orang, kini tinggal belasan saja yang bertahan protes. Lainnya takut dipecat,” kata Sandi.
Kepalang tanggung, Sandi berkirim surat ke Kemendagri dan Presiden Jokowi. Sehingga, kasusnya mencuat jadi perhatian pers.
Itu belum ditanggapi Walikota Depok, selaku atasan Damkar Depok. Keburu pihak-pihak lain mendukung Sandi. Antara lain:
Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PDIP, Ikravany Hilman meminta kepolisian dan kejaksaan segera mengusut persoalan ini. Tanpa menunggu laporan. Karena, ini dugaan pelanggaran pidana korupsi. Bukan delik aduan.
Ikravany mengatakan: “Yang diungkapkan Pak Sandi, adalah hak mengungkapkan pendapat. Tapi langkah selanjutnya harus due process of law,” kata Ikra saat dihubungi wartawan, Selasa (13/4/2021).
Ikravany meminta Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, tidak diam saja. Ini dugaan korupsi. Di tubuh pemerintahan Kota Depok.
“Lah, kok diam saja. Dia (Wali Kota Depok) mesti serius, loh. Ini komitmen pada good governance-nya gimana?” ujarnya. “Jangan malah mengintimidasi pelapor. Itu justru mencurigakan bagi masyarakat.”
Dukungan terhadap Sandi, datang juga dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Wakil Ketua LPSK Susilaningtias kepada pers, Selasa (13/4/2021) mengatakan:
“Pak Sandi dikategorikan pelapor, atau whistleblower. Dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, pelapor itu adalah salah satu subjek yang dilindungi oleh LPSK.”
“Kalau Pak Sandi diancam, baik itu dalam konteks pekerjaannya maupun ancaman lainnya, itu kami sangat terbuka, Pak Sandi bisa mengajukan perlindungan ke LPSK dan kami siap memberi perlindungan. Beliau berhak mendapat perlindungan,” tuturnya.
Akibat heboh ini, Sandi mengaku, ia dan kawan-kawannya tidak diancam. Melainkan diminta dengan halus, agar membuat surat pengunduran diri. “Saya dan teman-teman diminta membuat surat pengunduran diri. Akibatnya teman-teman pada takut,” kata Sandi.
DIBANTAH KEPALA DAMKAR
Kepala Dinas Damkar Depok, Gandara, membantah yang diungkap Sandi. “Perlengkapan kerja, sesuai dengan aturan,” ujar Gandara saat dimintai konfirmasi pers, Selasa (13/4/21).
Soal diungkapnya pemotongan insentif, bagaimana?
Gandara menjawab: “Penjelasan dari bidang yang menangani, sebetulnya potongan itu buat BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menjadi kewajiban anggota. Potongan tidak sebesar itu. Teknisnya bisa tanya ke bidang,” tutupnya.
Heboh ini sudah sampai ke Kantor Presiden Jokowi. Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin saat dihubungi pers, Selasa (13/4/2021) mengatakan:
“Suruh dia secepat mungkin siapkan data-data yang kuat. Saya tunggu di kantor KSP. Kalau dia benar-benar baik, punya data yang kuat, dan bisa menunjukkan fakta-fakta dengan dokumen-dokumen yang tidak diragukan kebenarannya, maka jangan takut. Saya akan backup dia. Percaya itu.”
Dari semula protes di Balaikota Depok, kasus ini sudah naik ke tingkat Kantor Staf Presiden. Kian heboh. ‘Bola panas’ kini berbalik ke Sandi dan kawan-kawan. Mereka harus bisa membuktikan, ada pelanggaran.
Coba, kita sisihkan dulu pernyataan Anggota DPRD Kota Depok Fraksi PDIP, Ikravany Hilman, bahwa ini delik umum. Bukan delik aduan. Artinya, tanpa laporan, mestinya Polri bertindak, minimal meminta keterangan Sandi dan kawan-kawan.
Tapi, mengapa Sandi tidak melaporkan ini ke Polres Depok?
“Kami akan lapor ke Polres Depok. Senin (19/4/21) saya bikin laporan ke Polres Depok. Bersama kuasa hukum, saya akan ungkap semuanya,” kata Sandi kepada pers.
Mengapa tidak segera, sekarang? “Kami mencari pengacara. Data-data sedang kami siapkan. Jadi, saat kami lapor ke Polres Depok sudah didampingi pengacara,” jawab Sandi.
Bisa dibayangkan, sebagai petugas Damkar, Sandi (saking takutnya) mencari pengacara, yang tentu saja membayar. Itu sebabnya, ia agak lambat melapor.
Apakah benar Sandi takut? “Kalau saya sudah kepalang tanggung. Harus maju. Cuma, teman-teman saya pada takut semua. Mereka diancam dipecat. Mereka mengeluh ke saya, bahwa mereka punya tanggungan anak dan isteri. Takut dipecat,” jawab Sandi.
Jadi, Sandi nanti bakal lapor polisi sendirian? “Ada beberapa teman kerja (sesama petugas Damkar) yang nekat, ikut bersama saya. Seandainya mereka mundur pun, mau tidak mau, saya harus maju sendirian,” jawabnya.
Begitulah kisah whistleblower. Di mana pun di dunia, harus berani gambling. Hanya sedikit orang yang berani. Karena, umumnya whistleblower akhirnya dikalahkan. Tidak sebagaimana cerita film, bahwa protagonis selalu menang. (*)
