Lamer | Jakarta – Proyek revitalisasi TIM (Taman Ismail Marzuki) dianggap bermasalah. Komisi X DPR RI segera memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menanyakan itu.
Keputusan Komisi X DPR RI itu, setelah rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Dalam rapat itu, para seniman mengaku tak pernah diajak bicara soal revitalisasi TIM. Mereka pun menolaknya.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda menegaskan:
“Kami akan memanggil Saudara Gubernur Anies Baswedan,”
Selain Anies, Komisi X juga akan memanggil DPRD DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang terlibat dalam revitalisasi TIM.
“DPRD DKI dan PT Jakpro yang diposisikan dalam Pergub Nomor 63 sebagai pelaksana dari pembangunan atau revitalisasi TIM ini,” ucap Huda.
Berikutnya, kata Huda, Komisi X DPR yang membidangi urusan kebudayaan bakal mengagendakan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi revitalisasi TIM.
Menurutnya, hal ini demi mengetahui situasi terkini di lapangan. Ia menyebut Komisi X DPR menyetujui jika revitalisasi TIM dimoratorium (ditunda).
“Kami akan lakukan secepatnya (sidak). Karena kami menghendaki moratorium (penundaan), menyetujui moratorium, artinya kami berharap dengan sidak ini kami tahu situasinya seperti apa di sana,” tuturnya.
“Yang kedua supaya publik juga memberikan dukungan terhadap moratorium ini,” tegas Huda.
TIM (Taman Ismail Maszuki) yang jadi legenda berkumpulnya para seniman Indonesia di Jakarta, direnovasi. Dibangun proyek hotel bintang lima di situ.
Pembangunan hotel bintang lima di kawasan TIM, Cikini, Jakarta Pusat menjadi polemik.
Kalangan seniman serta budayawan tak ingin kawasan budaya tersebut berubah jika direvitalisasi terutama karena adanya pembangunan hotel.
Polemik ini berujung pemangkasan penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi TIM dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Jakpro hanya diberikan Rp 200 miliar untuk revitalisasi TIM. Secara keseluruhan, PMD untuk Jakpro dipangkas Rp 1,9 triliun.
Mengenai hal tersebut, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto mengaku akan melepas anggaran penyertaan modal daerah (PMD) dan memberhentikan proyek revitalisasi TIM jika seniman dan budayawan menolak revitalisasi itu.
Hal ini diungkapkan Dwi Wahyu Daryoto dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta yang membahas revitalisasi TIM.
Awalnya Sekretaris Komisi B, Pandapotan Sinaga menyinggung tentang penolakan seniman atas proyek yang dipegang Jakpro tersebut.
“Ada penolakan seniman kan Jakpro enggak boleh masuk (ngerjain proyek ya kayaknya),” kata Pandapotan dalam rapat di ruang Komisi B, lantai 2, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/11/2019).
“Ya enggak apa-apa Pak, nanti PMD-nya (revitalisasi TIM) saya balikin,” ucap Dwi Wahyu Daryoto.
Meski demikian Pandapotan merasa bahwa hal tersebut tak perlu dilakukan karena revitalisasi sudah dianggarkan dalam APBD.
“Kalau kata saya enggak mungkin diberhentikan karena PMD sudah masuk nanti kalau misalnya,” ujarnya.
Seniman Tak Pernah Diajak Bicara
Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki ( TIM) menyatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tak pernah melibatkan mereka dalam rencana revitalisasi TIM. Khususnya proyek hotel bintang lima.
Pimpinan Forum Seniman Peduli TIM, Radhar Panca Dahana, mengibaratkan keputusan Anies yang mendadak menyebabkan kegiatan mereka di TIM berantakan.
“Mendadak kita hancur berantakan, kira-kira begitu. Tanpa ada kompromi,” kata Radhar dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
“Enggak ada bicara sama sekali dengan kami, kebijakan itu. Tahu-tahu sudah diberlakukan,” kata dia.
Ia mengatakan, pada dasarnya para seniman setuju jika revitalisasi yang direncanakan Pemprov DKI Jakarta tersebut demi membuat TIM lebih baik.
Namun, dia menyayangkan mengapa Pemprov DKI Jakarta tidak melibatkan mereka.
Menurut Radhar Panca Dahana, membesarkan TIM hingga jadi pusat kesenian di Jakarta seperti saat ini bukan pekerjaan mudah.
“Di dalam TIM itu ada orang yang sudah bekerja 30, 40, 50 tahun di dalamnya. Itu harus diakui. Hidup di situ berproses, termasuk membesarkan TIM, menciptakan ruh TIM sebagai bukan saja pusat kesenian Jakarta, tapi Indonesia, jadi acuan,” tuturnya.
“Tiba-tiba dia (Anies) bikin kebijakan yang meluluhlantakkan yang disebut ekosistem kebudayaan di TIM itu,” kata Radhar.
Dia mengutarakan, para seniman yang tergabung dalam Forum Seniman Peduli TIM telah berupaya menyampaikan aspirasi ke sejumlah pihak terkait, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Namun, kata dia, hasilnya nihil. Ia menyebut Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kesewenang-wenangan.
“Saya enggak tahu cara berpikirnya. Ini arogansi kekuasaan dan kekuatan memaksakan apa yang sudah diberikan oleh rakyat, wewenang rakyat, amanah rakyat yang berupa kekuasaan itu untuk menindih rakyat, menindih kebudayaan,” ujar dia.
Polemik pembangunan hotel bintang lima di kawasan TIM, Cikini, Jakarta Pusat memang belakangan santer dipermasalahkan.
Kalangan seniman serta budayawan tak ingin kawasan budaya tersebut berubah jika direvitalisasi terutama karena adanya pembangunan hotel.
Polemik ini berujung pemangkasan penyertaan modal daerah (PMD) Jakpro sebesar Rp 400 miliar untuk revitalisasi TIM dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Jakpro hanya diberikan Rp 200 miliar untuk revitalisasi TIM. (*)
