Bekasi | Lampumerah.id – Puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, melakukan kegiatan kunjungan kerja (kunker) diduga melakukan pembahasan panitia khusus (Pansus) laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2021 di Pulau Bali.
Dengan adanya kabar Isu tersebut, Rahmat Atong selaku Sekretaris Dewan (Setwan) sulit dikonfirmasi baik melalui telepon selular dan mendatangi langsung kantor Sekertaris Dewan, hingga Kamis 12/5/ dirinya belum merespon.
Hal ini terkesan tertutup, saat ditemui kembali ditempat kerjanya, Rahmat Atong tidak berada di Kantor Sekretariatan Dewan pada Jum’at (12/05/2022) siang.
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi, Adi Susila menilai kunker dilakukan itu hanya pemborosan anggaran saja. Banyak yang perlu diprioritaskan dalam kondisi yang serba tidak menentu saat ini.
“Kalo itu hanya Pansus LKPJ, ga perlu jauh-jauh hingga ke Luar Kota maupun ke Bali. Bisa dilakukan di Bekasi, kalo ga ada transparasi ya harusnya kan dewan itu wakil rakyat menjalankan tata kelola pemerintah yang baik. Indikatornya adalah transparasi dan harus di publish sampaikan ke masyarakat,” kata Adi, pada Jumat (12/5/2022).
Ia berpendapat, kunker hanya modus anggota dewan untuk plesiran. Selama ini, kata dia, belum ada informasi atau data yang tersiar ke publik apa yang dihasilkan dari kunker itu.
“Laporan LKPJ-nya juga harus dibuka, biar masyarakat juga mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan. Kemudian apa saja yang belum dikerjakan,” ujar dia.
Menurutnya, kunker hingga ke luar kota jika tidak terlalu sifat nya urgensi, sedangkan pembanding diinternet banyak bahan kajiannya.
“Sebenernya kunker itu ga terlalu urgensi, sekarangkan era digitalisasi. Kalo saya melihatnya kunkernya itu ‘piknik’, kalo subtansi nya untuk bahan pembanding itu sudah tersedia di jejaring internet,” tuturnya.
