oleh

Kejaksaan Gresik Bakal Usut Dugaan Pungutan Dinas PMD

Foto: Istimewa
Ketua Komisi 1 DPRD Gresik M ,Arifuddin menunjukkan atribut yang harus dibayar sebesar Rp 900 ribu oleh PMD.

GRESIK | lampumerah.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, bakal usut dugaan pungutan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) terhadap 47 kepala desa yang totalnya mencapai Rp 42,3 juta.

Kepala Kejari Gresik Muhammad Hamdan memastikan, bakal gerak cepat (Gercep) dengan segera mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) terkait kasus tersebut.

Pulbaket akan dilakukan, dengan meminta keterangan kepala desa yang saat itu dilantik

“Intinya kami akan tindaklanjuti berita yang beredar sekarang ini,” ujar Kajari
melalui Kasi Intel Deni Niswansyah.

Dihubungi terpisah melalui sambungan seluler, Plt Kepala Dinas PMD Suyono meluruskan anggaran tersebut sudah disosialisasikan kemudian disepakati bersama para kepala desa sebelum dilantik. Bahkan para kades setuju ada atribut plus dokumentasi pribadi.

“Itu bukan hanya atribut saja, juga foto 16 R semuanya sepakat dan tidak terjadi permasalahan. Karena ini momen sakral pelantikan, setelah menang pada Pilkades kemarin,” terang Yono.

Seperti diberitakan sebelumnya, pungutan tersebut mencuat setelah sejumlah kades mengadu ke DPRD Gresik.

Komisi I DPRD Gresik lalu melakukan kroscek, dan memang benar terjadi pungutan. Padahal pelantikan kades sudah dianggarkan di APBD mencapai ratusan juta rupiah.

Hasil pelacakan DPRD, uang pungutan Rp 900 ribu diwujudkan pangkat PDU Kades sebesar Rp 150 ribu ; tanda jabatan PDU Rp 150 ribu ; Korpri Rp 35 ribu ; Nametag Rp 25 ribu ; Cetak foto dan pigora 16 R penyerahan SK Rp 250 ribu ; Cetak foto dan pigora Penyematan emblem Rp 250 ribu ; Compact Disk dan lain-lain (cetak stiker nama serta tempatnya) Rp 40 ribu. Total uang atribut dan dokumentasi tanpa kwitansi terkumpul Rp 42,3 juta.

Dikonfirmasi terpisah salah satu kepala desa yang ikut membayar Rp 900 ribu itu mengaku, awalnya sudah ditawarkan bahkan disampaikan dalam rapat lalu disetujui bersama.

Ternyata dari 47 kepala desa yang dilantik, tidak semuanya setuju. Ada yang keberatan sehingga lapor ke DPRD.

Ketua Komisi I DPRD Gresik M. Zaifuddin mengaku pungutan ini sangat tidak etis, OPD jualan atribut dan dokumentasi apalagi tanpa kwitansi sebagai tanda bukti.

“Ini budaya tidak baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Padahal pelantikan adalah kegiatan resmi Pemkab Gresik, tentu semuanya sudah dikover melalui APBD,” terangnya. (san)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru