Jakarta | lampumerah.id – Video pernyataan Hasto Kristiyanto beredar tak lama setelah KPK resmi menahan Sekjen PDIP tersebut pada Kamis, (20/2/25). Dalam Video berdurasi 5 menit 24 detik yang diterima redaksi pada Jumat, 21 Februari 2025 itu Hasto Kristiyanto secara monolog menyebut keterlibatan presiden ke-7, Joko Widodo, sebagai pihak yang bertanggung jawab dari revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Video Hasto Kristiyanto di kenal sebagai “File Rusia” oleh banyak kalangan sengaja ditujukan sebagai preser politik sekaligus bergaining atas kasus yang menjeratnya. Setidaknya Hasto membuktikan dirinya bukan omon omon. Bahkan pengamat militer dan pertahanan Conie Raharkundini memastikan perihal video dokumen titipan Hasto sebelum terbang ke Rusia, bulanJanuari 2025 lalu.
Video Hasto pun beredar berantai di platform media disertai caption “file Rusia mulai dibuka: Jokowi lemahkan KPK untuk lindungi Gibran dan Bobby.
Connie disebut-sebut memberikan pernyataan dari Rusia mengenai dokumen yang diduga berkaitan dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, serta dugaan skandal yang melibatkan keluarga Presiden Joko Widodo.
Dalam konten video, berkategori sumir karena tidak disertai data atau alat bukti itu, Hasto dengan kacamata hitam dan setelan hem ungu serta celana hitam membantah PDIP merupakan pihak yang mengorkestrasi revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berujung pada pelemahan fungsi lembaga antirasuah tersebut. “Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah,” kata Hasto.
Hasto mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif Jokowiketika Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution hendak mencalonkan diri menjadi Wali Kota Solo dan Medan. Hasto mengaku, saat itu sudah memberikan masukan saat bertemu Jokowi di Istana Negara bahwa pencalonan anak dan menantu tersebut berpotensi membuat keduanya terindikasi suap, gratifikasi, dan tindak korupsi.
“Karena saya tegaskan bahwa ketika Mas Gibran dan Mas Bobby menjadi Wali Kota maka dengan mudah akan terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aparat penegak hukum yang lain,” kata Hasto.
Beberapa waktu setelahnya, Hasto mengaku bertemu dengan seorang menteri utusan Jokowi. Menteri itu, dikatakan Hasto, mengaku sudah mendapatkan arahan dari Jokowi untuk menginisiasi revisi UU KPK. Hasto mengatakan dirinya menyarankan agar menteri itu bertemu dengan seluruh jajaran fraksi di DPR untuk menggalang dukungan atas perintah dari Presiden.
“Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar US$ juta untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK,” ujar Hasto.
Video tersebut beredar kurang 24 jam setelah Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh KPK pada Kamis, 20 Februari 2025. Hasto ditahan karena melakukan perintangan penyidikan alias obstruction of justice dalam perkara yang melibatkan buron Harun Masiku.
