GRESIK, lampumerah.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik, ternyata tidak berbanding lurus dengan nilai investasi yang masuk.
Tercatat pada tahun 2024, dari total investasi yang masuk ke Jawa Timur sebesar Rp147.326.256.400.000, Kabupaten Gresik ternyata menduduki ranking pertama se-Jawa Timur dengan investasi sebesar Rp 37,91 triliun. Posisi kedua adalah Kota Surabaya Rp 31,44 triliun, Kabupaten Sidoarjo Rp17,05 triliun, Kabupaten Pasuruan Rp12,90 triliun, dan Kabupaten Probolinggo Rp 6,55 triliun.
Ironisnya, meski nilai investasinya tinggi namun PAD yang masuk ke Pemkab Gresik masih kalah dengan PAD Kota Surabaya misalnya, pada APBD 2024 diproyeksikan tembus diangka Rp 6,4 triliun.
Sementara PAD Sidoarjo pada tahun yang sama diproyeksikan Rp 2,1 triliun. Adapun PAD Gresik tahun 2024 diproyeksikan Rp 1,597 triliun.
Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, mengakui kenaikan PAD setiap tahunnya belum signifikan. Karena itu, DPRD belum bisa menaikkan belanja pembangunan, saat pembahasan APBD meski banyak program menunggu penanganan.
“Kenaikan PAD Gresik rata-rata setahun Rp 50 miliar – Rp 100 miliar,” ujar Syahrul.
PAD Gresik pada APBD 2025 diproyeksikan mencapai Rp 1,568 triliun. Kemudian pada APBD-Perubahan 2025, diharapkan naik menjadi Rp 1,610 triliun, dengan postur APBD-P 2025 Rp 3,9 triliun.
“Kami minta optimalisasi sektor pendapatan, baik dari pajak maupun retribusi terus ditingkatkan untuk mendongkrak PAD,” kata Syahrul.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Ahmad Nurhamim, mendorong Pemkab Gresik agar berani melakukan langkah ekstensifikasi dengan menciptakan objek PAD baru.
Ia mencotohkan, banyaknya aset milik pemerintah daerah yang tidak terpakai alias nganggur, baik berupa bangunan maupun lahan.
“Dulu saat ada Dinas Pertanahan (Distan), yang dijabat Pak Sutaji Rudi, pernah melakukan pendataan aset pemerintah berupa tanah (tak terpakai). Ada sekitar 1.000 bidang,” ungkapnya.
“Kalau aset ini bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga seperti yang banyak dilakukan pengusaha di Gresik, berapa miliar uang atau pendapatan yang bisa masuk ke pemerintah untuk PAD. Itu baru satu sektor, belum sektor lain,” pungkasnya.
