GRESIK | lampumerah id – Pembangunan dan perbaikan Jalan Poros Desa (JPD) di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, menjadi prioritas utama Pemkab Gresik bersama DPRD Gresik.
“Kami fokus jalan poros desa, di tengah efisiensi anggaran desa, kami komitmen balanja kami di belanja modal untuk memenuhi 40 persen mandatory spanding dari pusat,” ujar Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani saat dialog publik yang digelar hasil kolaborasi DPRD Gresik dan Komunitas Wartawan Grissee (KWGe), di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Senin (2/6).
Dialog publik tersebut diikuti seluruh camat, kepala desa, tokoh masyarakat, kepala OPD dan seluruh anggota KWG.
Yani mengatakan, perbaikan JPD menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah meski pemerintah dihadapkan pada tantangan fiskal.
Hampir seluruh usulan yang muncul Musrenbang maupun hasil reses anggota DPRD, menempatkan perbaikan jalan poros desa sebagai kebutuhan utama masyarakat.
Menurutnya, dukungan DPRD sangat dibutuhkan agar proses pembangunan dapat berjalan lancar, mulai dari tahap penganggaran hingga pelaksanaan proyek di lapangan.
“Dengan dukungan dewan, kami berharap proses pembangunan jalan poros desa bisa terus dikawal, termasuk mekanisme lelangnya, sehingga tidak muncul persoalan dalam pelaksanaannya,” katanya.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Tahun 2024, terdapat 218 ruas Jalan Poros Desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer.
Ketua DPRD Gresik, Muhammad Syahrul Munir mengatakan legislatif memiliki komitmen yang sama untuk mendorong percepatan pembangunan JPD. Karena kebutuhan penuntasan jalan poros desa sangat besar.
“Tugas kami di DPRD adalah menentukan, skala prioritas berdasarkan hasil musrenbang, pokok-pokok pikiran dewan, dan hasil reses,” ujarnya.
Menurut Syahrul, pemerintah daerah juga harus mampu menyeimbangkan berbagai kebutuhan pembangunan lainnya serta memenuhi ketentuan mandatory spending yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Syahrul menambahkan, pengawasan terhadap pembangunan jalan tidak hanya menjadi tugas DPRD, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan media.
“Kalau ada persoalan di lapangan silakan dilaporkan kepada kami. Harapannya semua pihak bisa bersama-sama mengawal pembangunan, agar berjalan lebih baik dan produktif,” katanya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Gresik, Dhiannita Tri Astuti menjelaskan perbaikan JPD tetap menjadi program prioritas pada APBD 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan penanganan secara bertahap karena panjangnya ruas jalan yang harus diperbaiki.
“Terdapat 218 ruas jalan poros desa yang harus ditangani. Setiap tahun kami melakukan pemeriksaan kondisi jalan dan pemetaan secara detail untuk menentukan prioritas penanganan,” ujarnya.
Dhiannita menyebutkan, pada Perubahan APBD 2026 terdapat 22 ruas JPD yang diprioritaskan untuk diperbaiki. Penanganan akan difokuskan di Gresik Selatan yang selama ini kerap terdampak banjir.
“Kami mulai menggunakan konstruksi beton pada sejumlah ruas karena dinilai lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan memiliki daya tahan yang lebih baik,” jelasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
