Jakarta, Lampumerah.id – Nasional Corruption Watch (NCW) menyoroti berbagai kasus korupsi yang melibatkan para menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin 9 Oktober 2023.
Ketua Umum NCW, Hanifa Sutrisna mengatakan hal itu menunjukkan lemahnya kepemimpinan Jokowi dalam menangani Kabinet Menterinya untuk cegah praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Terlihat tidak bisa mengendalikan. Jangankan untuk memberantas, untuk melakukan pencegahan dan penangkalan terjadinya korupsi di kementerian dan lembaga yang di bawahinya sangat lemah sekali,” ujar Ketua Umum NCW, Hanifa Sutrisna dalam konferensi pers di kantor DPP NCW, Jakarta, Senin 9 Oktober 2023.
Hanifa katakan rentetannya kasus korupsi yang dilakukan Menteri Kabinet Jokowi adalah badai korupsi Indonesia terjadi dari mulai tingkat terbawah di daerah hingga pejabat tinggi negara di lingkaran kekuasaan Jokowi.
Diketahui ada enam menteri Jokowi dari dua periode kabinetnya yang tersandung kasus korupsi. Di antaranya telah menerima vonis yakni, Juliari Batubara, Edhy Prabowo, Imam Nahrawi, dan Muhammad Idrus Marham. Sementara Johnny G. Plate masih menjalani persidangan.
Disisi lain ada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru ditetapkan sebagai tersangka.
Meski sejumlah menteri telah diadili, NCW memandang bahwa penegakan hukum di lingkaran kekuasaan masih kental akan nuansa tebang pilih.
Ada menteri-menteri yang sebenarnya terindikasi korupsi namun kelanjutan kasusnya tak jelas.
Ada pula menteri-menteri yang bermasalah namun tak kunjung diproses hukum.
“Kecenderungannya kepentingan politik di atas segala-galanya, di atas kepentingan memberantas korupsi yang ada di Indonesia, Ini preseden yang buruk bagi anak bangsa. Seolah korupsi ini masih bisa ditoleransi jika ada kedekatan politik,” ujarnya.
Hanifa menjelaskan berdasarkan data KPK sebanyak 176 pejabat daerah terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004-2022.
Rinciannya, terdapat 22 gubernur dan 154 wali kota/bupati serta wakil-wakil yang juga berurusan dengan KPK.
“Jumlah tersebut belum termasuk jumlah anggota DPRD. Sebanyak 310 wakil rakyat juga terjerat korupsi pada periode yang sama,” ujarnya.
Hanifa mengatakan dari semua kasus korupsi yang terjadi, mulai dari menteri hingga pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi sejak masa kepemimpinan Jokowi di periode pertama dan yang kedua, membuktikan gagalnya jargon yang diusung Jokowi tentang revolusi mental.
