Sidoarjo l Lampumerah.id – Jelang Pemilu 2024 mendatang, Pemerintah telah mempersiapkan dengan matang, melalui KPU dan Bawaslu. Supaya kondusivitas tetap terjaga demi berlangsungnya pesta demokrasi yang jujur, adil dan aman.
Namun disisi lain ada saja suara-suara sumbang yang akhirnya bikin gaduh di masyarakat, entah disengaja atau pun tidak.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Center for Participatory Development (Cepad) Indonesia, Kasmuin mengatakan, kondusivitas keamanan jelang Pemilu serentak memang harus dijaga. Karena itu diharapkan masyarakat jangan mudah mempercayai berita maupun informasi yang bisa bikin gaduh.
“Terutama untuk pengamat politik yang seharusnya memberikan wawasan ke masyarakat, justru membuat komentar yang membuat situasi gaduh,” jelasnya.
Dia mencontohkan, salah satu pengamat politik Baihaqi yang berkomentar tentang dugaan adanya pertemuan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu anggota DPR RI.
“Komentarnya sangat menggelikan, karena narasumber yang berkomentar di berita itu tidak menyebut jelas siapa anggota DPR RI yang dimaksud dan lokasi tepatnya di mana. Sedangkan yang membahayakan, dari komentar itu, bisa menyulut situasi panas di Sidoarjo,” ujar Kasmuin.
Lanjut Kasmuin, harusnya pengamat politik itu mengedukasi masyarakat, namun ini malah membikin masyarakat gaduh. Maka dari itu, kredibilitas sebagai pengamat politik Baihaqi, perlu dipertanyakan.
“Dia itu belum tau terkait ada tidaknya pertemuan itu, tapi dia sudah ngomong laporan ke MKD, Khan gak lucu,” ungkapnya.
Kasmuin menambahkan, pesta demokrasi masih agak jauh menuju Pemilu 2024. Apalagi Panwascam baru saja dilantik. Karena itu diharapkan tidak membuat statemen yang bisa memperkeruh kondisi politik di Sidoarjo.
“Ini membahayakan sekali, karena bisa menyulut situasi yang tidak kondusif,” jelasnya.
Kasmuin berharap, komentar yang diumbar di publik, harus bisa memberikan pendidikan politik yang cerdas dan valid. Karena jika hanya berkomentar berdasar dugaan, maka itu yang membahayakan.
“Bila berkomentar, yang cerdas dan berdasarkan fakta,” harapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, bahwa pengamat politik dari Arci Baihaqi mengungkapkan jika ada dugaan pertemuan Panwascam dengan salah satu anggota DPR RI. Karena itu dia meminta Bawaslu Sidoarjo untuk secepatnya memproses.
Terkait dugaan pertemuan anggota DPR RI dan Panwascam itu, Baihaqi menyebut masyarakat dapat melaporkan dewan tersebut ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI.
Sementara itu, salah satu anggota Panwascam Krian mengaku tidak ada pertemuan antara Panwascam dengan anggota dewan pusat itu.
“Saya tidak tahu sumbernya dari mana,” ujar Imam.
Senada dengan Imam, Muhaimin Kholid Panwascam Sidoarjo menyatakan tidak tahu jika ada pertemuan itu.
“Kok gak ada pertemuan semacam itu. Coba kroscek ke Bawaslu saja,” tutur Muhaimin.
Terpisah, Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid menyatakan, hingga saat ini tidak ada laporan terkait adanya dugaan pertemuan anggota DPR RI dengan anggota Panwascam. “Belum ada laporan,” ucapnya singkat.
