Lamer | Jakarta – PKS yang pada Pilpres 2019 pendukung Prabowo Subianto, kini bersikap sebaliknya. Jubir PKS, Muhammad Kholid, menyatakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersikap lembek terhadap China soal laut Natuna.
Menanggapi pernyataan PKS itu, Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, angkat bicara.
Dahnil menegaskan, sikap Prabowo Subianto sama dengan yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
“Sikap Pak Prabowo sama dengan yang disampaikan Menlu ketika konpers bersama.”
“Sikap itu dirumuskan bersama dan kebetulan yang diminta menyampaikan Menlu,” ujar Dahnil ketika dikonfirmasi wartawan, Sabtu (4/1/2020).
Karena itu, menurut Dahnil, pernyataan PKS itu sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus mendown-grade Prabowo Subianto.
“Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus mendowngrade Menhan.”
“Abai dengan fakta bahwa sikap Menhan, ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi Luar Negeri,” tegas Dahnil.
Sebagai Menhan, imbuh dia, tentu Prabowo Subianto memiliki sikap tegas dalam menjaga kedaulatan bersama TNI.
TNI pun, tegas dia, sudah meningkatkan patroli di perairan Natuna.
TNI sudah diminta mengintensifkan patroli di sana dan meningkatkan aktivitas.”
“Selanjutnya Menhan dalam posisi siap menerima perintah sikap negara melalui Presiden, apa pun keputusan tersebut,” jelasnya.
Prabowo Dikatakan Lembek
Sebelumnya, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Retno Marsudi memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia di Laut Natuna.
“Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas.”
“Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok,” kata Kholid dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2019).
Kholid mengapresiasi respons tegas Menlu Retno yang mengirimkan nota protes ke Pemerintah Tiongkok, sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.
Di sisi lain, Kholid sangat menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang justru menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
“Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng, santai.”
“Sikapnya harus tegas dan punya wibawa.”
“Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain, karena tidak punya keberanian dalam bersikap,” ujarnya.
Sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan.
Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982, dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Tiongkok Selatan.
“Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas.”
“Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia,” tuturnya.
Cari Solusi Terbaik
Sebelumnya, menanggapi polemik di Laut Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pihaknya sedang berunding untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan ini.
“Kita tentunya masing-masing punya sikap kita mencari suatu solusi yang baik.”
“Di ujungnnya saya kira kita punya solusi yang baik,” katanya di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).
Ketika ditanya soal diplomasi, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah pasti akan mencari cara paling damai untuk menyelesaikan masalah ini.
Bagaimana pun, kata Prabowo Subianto, Cina negara sahabat.
“Saya kira selesaikan dengan baik, bagaimanapun Cina adalah negara sahabat,” ucapnya.
Pemerintah sendiri sudah menambahkan penjagaan ke laut Natuna.
TNI pun melaksanakan operasi siaga tempur terkait adanya pelanggaran di kawasan tersebut.
Ditanya mengenai dampak memanasnya hubungan ini terhadap investasi Cina di Indonesia, Menhan punya pendapat tersendiri.
“Kita cool saja, kita santai ya,” cetusnya. (*)
