Surabaya/Lampumerah.id- Guna menunjang pembangunan perlu dilakukan pembahasan APBD 2024, yang melibatkan pemerintahan Jawa Timur yang terdiri dari eksekutif dan legislatif. Hal ini sesuai dengan aturan Permendagri, dimana APBD itu dibahas bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.
Menurut Muhammad Fawait ketua fraksi partai Gerindra DPRD Propinsi Jatim, beberapa bulan yang lalu, kita tahu bahwa APBD saat ini sedang pada tahap penyusunan dari eksekutif dan akan diserahkan kepada DPRD Jatim, untuk selanjutnya dibahas bersama, Selasa (1/8/2023).
Masih kata Gus Fawait, dari rancangan anggaran tersebut yang diajukan eksekutif, dimana belanja daerah ada di Rp 31 sekian triliun, dan pendapatan daerah Rp 28 sekian triliun dengan defisit Rp 21 sekian, nah tentu ini akan kami dalami sesuai dengan alur bahwa pembahasan rancangan ini, akan dibahas bersama banggar DPRD Provinsi Jawa Timur.
Nantinya Fraksi Gerindra, imbuh Gus Fawait akan memberikan perhatian khusus dalam menyusun anggaran tersebut sesuai dengan arahan ketua umum kami Prabowo Subianto. “Kami akan memberikan perhatian khusus terkait masalah pengentasan kemiskinan di Jawa Timur Jawa Timur, dan selama ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan termasuk capaian-capaian yang sangat bagus dimana pertumbuhan ekonomi kita selalu melebihi, tetapi tidak ada yang sempurna tentu dibalik dari pertumbuhan ekonomi yang melebihi nasional itu, ada PR yang masih harus kita bahas,”terang Gus Fawait.
Ditegaskan Fraksi Gerindra, berkomitmen untuk membantu Gubernur Jawa Timur untuk memecahkan Pekerjaan Rumah bersama, yaitu kemiskinan.
Dimana angka tingkat kemiskinan persentase di Jawa Timur masih melebihi nasional, makanya nanti pada rapat banggar pihaknya menyampaikan bahwa dalam membuat sebuah kebijakan yang nantinya dibungkus dalam konteks penduduk atau belanja daerah, belanja pemerintah itu berbeda strategi, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan strategi, perlu dibedakan dulu. “Mana kebijakan yang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mana kebijakan yang untuk mendorong dan mengentaskan kemiskinan, ini dua hal yang berbeda itu yang perlu yang kami sampaikan sebagai dan pemahaman kepada yang merupakan bawahan gubernur untuk menyusun APBD 2024, yang sebelumnya kita susun,”jlentrehnya.
Dimana dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, tentu perlu sebuah kekuatan belanja provinsi yang kuat, maka dalam rapat kemarin, komitmen fraksi Gerindra mencermati pendapatan asli daerah khususnya adalah pada daerah dimana dimana salah satu sumber dari pendapatan asli daerah sumbangan terbesarnya adalah dari pajak daerah.
Di mana, kata Gus Fawait kita tahu bersama bahwa pajak daerah itu terdiri dari pajak kendaraan bermotor, BBM dan lain sebagainya.
Fraksi Gerindra menyoroti target yang disampaikan oleh eksekutif, kita anggap masih target pesimis. Pasalnya, penerimaan target awal 2024 itu, hampir sama. Nah kita tahu bahwa target pajak daerah dikisaran Rp 15 triliun sekian kamu kemarin disampaikan ada penambahan, menjadi Rp16 triliun.
“Menurut kami target yang sangat pesimis,kenapa? dengan adanya pemulihan ekonomi pertumbuhan ekonomi nasional tentu akan naik pertumbuhan ekonomi,”paparnya.
Masih kata Presiden Laskar Sholawat Nusantara Gus Fawait, tahun 2023 saja, ini sudah ada perbaikan terkait masalah penjualan kendaraan bermotor sebagai satu sumber pajak kita, apalagi pasca pandemi covid 2022, kita sudah bangkit 2023 kita sudah jauh lebih baik. Ditambah perputaran uang 2024, saya yakin pasti akan jauh dibanding 2023, kita tahu bahwa di tahun 2024 kita ada Pemilu. Pemilu legislatif dan Pemilu Pilpres. Disitu pasti banyak contoh, ada alat peraga kaos dan lain sebagainya, itu pasti akan ada perputaran uang lebih, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendorong kemampuan masyarakat untuk membeli dan ujung-ujungnya adalah penambahan potensi pajak daerah.
Maka dalam kesempatan ini Fraksi Gerindra akan berkomitmen untuk membantu Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan mencari potensi pendapatan dari semua sumber lain utamanya dari pajak daerah untuk optimalkan sehingga itu akan berefek kepada kekuatan APBD kita.
Kebijakan dalam pengentasan kemiskinan lebih kuat lagi, ketika belanja daerah kita lebih besar.
Kedua ada beberapa pos-pos anggaran yang kita nilai cukup besar contoh belanja pegawai belanja pegawai ini rata-rata sebanyak 1 triliun. Nantinya dialihkan untuk belanja yang lainnya untuk efisiensi. Pengentasan kemiskinan sekali lagi fraksi Gerindra berkomitmen untuk membantu ibu Khofifah Gubernur Jawa Timur untuk melakukan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan butuh strategi khusus. Dan sangat berbeda dengan strategi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun strategi itu yang akan nanti diaplikasikan dari kebijakan butuh sumber anggaran yang besar, maka fraksi Gerindra juga berkomitmen untuk menggali potensi potensi Pendapatan asli daerah termasuk sumber pos yang paling tinggi itu selama ini dari pajak.nt
Tag:
