Jakarta|lampumerah.id
Wacana jalan berbayar di Jakarta alias electronic road pricing (ERP) kembali muncul. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengaku sedang membahas regulasi teknis untuk pengendalian lalu lintas jalan berbayar ini. Bahkan, nantinya sepeda motor juga dikenai tarif ERP saat melintas di sejumlah ruas jalan.
Hal ini mendapat perhatian dari pengurus Partai Kebangkitan Nusantara, Bona Simanjuntak agar berhati hati terhadap wacana tersebut.
“Penerapan ERP syah-syah saja sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya DKI Jakarta, tetapi jika itu di kaitkan dengan solusi kemacetan sepertinya belum tepat. Logisnya adalah jalan tol dalam kota saja masih macet walaupun berbayar dan bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat jika nanti tetap macet ?.”ungkap Bona saat di temui di kantor pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara.(20/1) .
Ia pun memaparkan bahwa solusi kemacetan di Jakarta adalah fokus pada rekayasa rambu lalulintas yang terintegrasi dan berbasis pada kecerdasan buatan (AI).
“Mestinya solusi kemacetan di Jakarta lebih di fokuskan ke rekayasa rambu lalu lintas yang terintegrasi dan berbasis pada kecerdasan buatan (A1) sehingga arus kendaraan dapat terprediksi dan di atur dari titik luar kota menuju ke pusat pusat perkantoran saat pagi dan sore pada saat jam kerja usai .”paparnya .
“Harusnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta sudah sangat paham akan hal ini karena sudah pernah mewacanakannya juga. PJ Gubernur harus berhati hari akan wacana ERP ini karena aspek legalitas arus penerimaan harus jelas jangan sampai di kemudian hari terjadi kesalahpahaman yang berakibat pada potensi kerugian daerah dan negara.”tutupnya .
