GRESIK | lampumerah.id – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti.menjadi pembicara utama sarasehan bertema “Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” di Aula Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik, Minggu (18/6).
Selain La Nyalla, acara yang bekerjasama dengan. Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik ini, juga menghadirkan nara sumber Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah dan Ketua AKD Gresik Nurul Yatim.
Menurut La Nyalla, tema ini memiliki dua pekerjaan besar. Pertama bagaimana melaksanakan otonomi desa, dan bagaimana dengan otonomi tersebut terwujud kemakmuran desa atau kesejahteraan rakyat di desa.
“Seberapa otonomi desa memberi manfaat dalam pelaksanaannya, dan seberapa besar dampak dari otonomi tersebut mampu membuat warga desa sejahtera, “katanya.
Menurut mantan Ketua Kadin Jatim ini, desa harus menjadi kekuatan ekonomi, bukan hanya untuk mencegah urbanisasi karena sumber daya alam dan sumber ketahanan pangan nasional sejatinya berada di desa.
“Pemerintah pusat berencana menaikkan angka dana desa hingga Rp 400 triliun di tahun 2025. Persoalan berikutnya adalah bagaimana desa bisa bangkit dan menjadi kekuatan ekonomi dengan stimulus dana desa tersebut,” ungkap La Nyalla.
Seperti diamanatkan UU Nomor 6 tahun 2014 yang memberikan keleluasaan luar biasa kepada desa untuk menjadi desa mandiri. Pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri memiliki tanggung jawab mendorong terwujudnya hal tersebut, melalui 5 program yang harus diberikan kepada desa.
Ke 5 program tersebut adalah, pengembangan kapasitas aparatur desa, manajemen pemerintah desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan peraturan desa.
Sementara, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah menyampaikan, di Kabupaten Gresik ada 330 desa dan 26 kelurahan. Adanya otonomi desa menjadi suatu keniscayaan, akan tetapi aturan dalam penggunaan dana desa masih harus terus diberlakukan mana yang bisa dikolaborasikan untuk meningkatkan PAD nya.
“Desa memang langsung menyentuh ke masyarakat. Pemkab Gresik menggelontorkan APBD untuk kebutuhan desa hampir 30 persen. Disamping itu, Pemkab mendorong Pemdes untuk memberikan tunjangan kepada perangkatnya termasuk RT/RW dengan BPJS, “terang wabup.
Ketua AKD Gresik Nurul Yatim mengatakan, sarasehan ini merupakan tanggung jawab kepala desa. Karena secara otonomi kades masih terbelenggu dengan regulasi yang diberikan pemerintah termasuk dalam pengelolaan anggaran.
“Saya mengusulkan bahwa UU Desa yang masuk ke Prolegnas tersebut, untuk kemandirian ekonomi desa tentunya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (san)
