GRESIK | lampunerah.id – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Gresik didorong untuk memasukkan investasi baru sebanyak-banyaknya, agar bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebab dengan banyaknya industri atau aktivitas perekonomian yang masuk di Gresik, otomatis akan berbuah terhadap Pendapatan Daerah (PD).
“Dalam menjalankan kerja-kerja pengawasan, Komisi II intens mendorong DPMPTSP untuk terus menggeliatkan investasi, sehingga berdampak gemuknya PAD,” ujar
Ketua Komisi II DPRD Gresik, Wongso Negoro.
Disebutkan Wongso, investasi di Kabupaten Gresik setiap tahun menunjukan tren kenaikan. Bahkan, berhasil menempati rangking pertama dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.
“Saya contohkan investasi tahun 2024 mencapai Rp 37,91 triliun, tertinggi dari 38 kabupaten dan kota di Jatim,” tandasnya.
Wongso menyampaikan, PAD merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, Komisi II memiliki konsen besar untuk terus mengawal perkembangan masuknya PAD.
Sebelumnya, kata Wongso, pihaknya sudah melakukan hearing dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan.dan Aset Daerah (BPPKAD) untuk menanyakan progres pendapatan dari OPD penghasil pada triwulan pertama, yaitu Januari-Maret tahun 2025
“Saat itu kami pertanyakan mengenai Pendapatan Daerah (PD) yang telah masuk, baik dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dan pendapatan lain-lain yang sah,” tandasnya.
Dikatakan Wongso, pada APBD 2025 target PAD yang dipatok Rp 1,544 triliun, realisasi hingga 31 Maret Rp 328,478 miliar atau 21,3 presen. Dana transfer ditarget Rp 2,303 triliun, hingga 31 Maret Rp 658, 526 miliar atau 28,6 persen. Adapun pendapatan lain-lain yang sah ditarget nol tapi hingga 31 Maret realisasi Rp 50 juta atau 0,0 persen.
“Itu menandakan capaian target pendapatan di triwulan pertama cukup bagus,” tutur anggota Fraksi Golkar ini.
Politisi asal Kecamatan Menganti ibi menambahkan, dari target PD yang telah masuk digunakan untuk pembiayaan sejumlah kegiatan. Antara lain, belanja operasional ditarget Rp 2,616 triliun hingga 31 April realisasi Rp 412,200 miliar atau 15,8 persen. Belanja modal Rp 420,515 miliar, hingga 31 Maret realisasi Rp 8,064 miliar atau 1,9 persen.
Kemudian, Belanja tidak terduga yang ditetapkan Rp 20 miliar, hingga 31 Maret terealisasi nol. Belanja transfer Rp 786,260 miliar, hingga 31 Maret terealisasi Rp 229,539 miliar atau 29,2 persen.
Wongso menegaskan, komisinya terus mendorong BPPKAD, DPMPTSP, Dinas Perhubungan (Dishub) dan OPD penghasil lainnya yang mendapatkan tugas pendapatan, agar meningkatkan kinerja pendapatan.
“Mengapa, sebab pembiayaan program yang dibutuhkan masih sangat besar di kurun waktu sekitar 7 bulan ini,” kata Wongso.
