Jakarta|lampumerah.id
Menyikapi klarifikasi yang diberikan oleh Muhammad idris atas aduan LBH (Lembaga bantuan hukum ) pulau seribu ke BK DPRD DKI Jakarta terkait titipan PJLP oleh MI anggota legislatif dari Nasdem . Imam Cahyadi menyampaikan.”
“Persoalan pelabuhan kaliadem adalah persoalan klasik yang terjadi sejak tahun 2020, dan sejak Muhammad idris menjadi anggota dewan 2019, tidak pernah sekalipun beliau menyinggung soal persoalan kaliadem kecuali saat ini sebagai azas alibi dan pembenaran yang di lakukan oleh yang bersangkutan. ” Paparnya saat di mintai tanggapan soal ramainya pemberitaan terkait hal ini melalui media WhatsApp.(25/12).
“bisa kawan-kawan media cek jejak digitalnya tentang persoalan ini. Muhammad Idris adalah anggota komisi D bukan komisi B yang membidangi Dinas Perhubungan dan turunannya, sangat ambigu jika alibi yang di gunakan untuk menyampaikan keluhan para pemilik kapal tradisional. Jika itu benar harus nya persoalan ini disampaikan dalam forum resmi baik di dalam rapat DPRD DKI Jakarta atau forum resmi yang di inisiasi oleh dinas perhubungan DKI Jakarta. Sampai saat ini dalam forum-fotum yang pernah terjadi di duga keterlibatan Muhammad idris tidak pernah ada. Tapi kedatangan Muhammad idris datang pada saat hari terakhir pendaftaran PJLP UPPD Dinas Perhubungan tanggal 13 des 2022, apa suatu kebetulan atau ada maksud lain? “Ungkapnya.
‘Jika ia ingin memperjuangkan tenaga kerja dari Kepulauan Seribu secara keseluruhan pasti di lakukan secara terbuka dan dilakukan pada saat waktu kerja, dan dimuat di media resmi partainya atau publikasi DPRD. Tapi lagi ini di lakukan secara diam – diam dan pada saat hari terakhir penutupan penerimaan PJLP UPPD Dinas Perhubungan DKI Jakarta.”lanjutnya.
“Soal PJLP di kepulauan seribu yang di duga ia bermain dan melakukan intervensi ke lintas SKPD sejak menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019. kawan – kawan media bisa melakukan investigasi langsung ke pulau seribu, agar bisa menemukan fakta tidak hanya soal PJLP tapi juga persoalan lainnya. Secara khusus LBH kepulauan seribu mengucapkan terimakasih yang terdalam atas pemberitaan kawan – kawan media dalam hal ini, agar intervensi dan penyalahgunaan wewenang yang terjadi secara masif bisa ketahui, dan menjadi perhatian agar tidak terulang lagi di waktu mendatang,laporan ini tetap di lanjutkan dan terbuka agar terang benderang.”pasalnya.
” Dan terkait pernyataan kepala UPPD bapak didi kurniawan kami LBH pulau seribu, apa yang beliau sampaikan bisa kami pahami, tapi untuk pembuktian kami berharap BK DPRD DKI Jakarta bisa membuka CCTV pada saat kedatangan Muhammad idris agar semua bisa terungkap.”pungkasnya.
Kedepan LBH akan menyikapi dan melakukan investigasi secara menyeluruh tentang perusakan lingkungan di wilayah Pulau Seribu dan dugaan pelanggaran lain yang dilakukan secara masif yang di lakukan oknum pejabat, dan akan di sampaikan secara terbuka terhadap rekan-rekan media setelah data faktual terkumpul.
