Lamer | Bandung - Ratusan pendemo dari LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) kembali mendatangi gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, mempertanyakan tindak lanjut dari laporan yang pernah disampaikan beberapa waktu lalu, terkait dugaan keterlibatan Gubernur Jabar dalam beberapa pembangunan dan dampak pembangunan KCIC ( Jakarta-Bandung).
Ketua umum DPP LSM GMBI, Moch Fauzan Rachman, membenarkan bahwa kemarin, Senin (27/01-2020), Korwil I Jabar dibawah pimpinan Moch Mansur (abah) telah melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Jabar.
Aksi demo LSM GMBI bertujuan untuk mempertanyakan sikap DPRD Jabar terkait beberapa dampak pembangunan KCIC ( Kereta Cepat Indonesia-Cina) Jakarta Bandung dan beberapa pembangunan yang diduga melibatkan Gubernur Jabar, ujar Fauzan saat dihubungi mediaonline “lampumerah.id”, Selasa (28/01-2020).
Terus terang kami (GMBI-red) sangat geram dengan DPRD Jabar yang sekan tidak menanggapi laporan kasus-kasu dari GMBI yang sudah dilaporkan ke DPRD Jabar, tegasnya.
GMBI sudah 3 kali mendatangi gedung DPRD Jabar, namun terkesan tidak ada respon dari DPRD Jabar, maka kembali datangi DPRD Jabar. Namun, kami kembali dibuat kecewa oleh sikap DPRD Jabar, apa mereka yang duduk sebagai wakil rakyat Jabar sudah pada tuli terhadap laporan masyarakat.
“Anggota DPRD Jabar seakan tidak peduli dengan nasib masyarakat yang di dzolimi terutama masalah lahan masyarakat yang terkena dampak pembangunan Kereta Cepat Indonesia-Cina (Jakarta-Bandung); masalah lahan di Gunung Sembung Purwakarta”, ujarnya.
Sementara itu, dalam aksi demo tersebut, GMBI juga mempertanyakan sikap DPRD Jabar terkait kasus Kolam Renang, Pembelian Heli Kopter, Pengadaan Mobil Maskara yang diduga merugikan keuangan negara, ditambah lagi keberadaan TAP ( Team Akselarasi Pembangunan) yang meilbatkan Gubernur Jabar. Dalam kasus ini juga, DPRD Jabar tidak mau peduli. Apa apa ?… tegas Abah.
Aksi demo ratusan GMBI di depan gedung DPRD Jabar berjalan lancar, aman dan kondusif. Namun, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan aksi demo tetap dikawal oleh puluhan anggota Kepolisian dengan perlatan lengkap.
Selang beberapa waktu, akhirnya perwakilan demo diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Jabar, Bedi Budiman dan beberapa anggota Komisi I serta didampingi Kabag Humas dan Protokol Setwan Jabar, Yedi Sunardi di ruang Komisi I DPRD Jabar.
Dihadapan Komisi I, perwakilan LSM GMBI menyampaikan pernyataan sikap, yang isinya diantaranya :
1.Kami keluarga besar LSM GMBI meminta agar Dewan serius dalam menerima dan menampung aspirasi dari warga masyarakat tentang ulah dan prilaku Gubernur Jawa Barat; 2. LSM GMBI juga meminta agar dewan serius menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan 3. LSM GMBI meminta ketegasan dan kejelasan apa sanggup atau tidak menangani dan menaggapi persoalan yang pernah kami sampaikan.
Selain itu, tuntutan ke-4. LSM GMBI meminta kepastian kapan DPRD Jabar akan melakukan dengar pendapat dengan GMBI.
Kenapa GMBI datang kembali menggoyang DPRD dan menyampaikan pernyataan sikap tersebut, karena mereka ingin segera dijadwalkan untuk dengar pendapat agar DPRD melakukan interplasi kepada Ridwan Kamil selaku Gubernur atas beberapa kebijakan yang diambil .
Hasil pertemuan perwakilan GMBI dengan Komisi I DPRD Jabar disepakati bahwa, DPRD Jabar telah memanggil semua SKPD terkait untuk memberikan keterangan dan siap mengundang GMBI serta team ahli minggu pertama bulan Februari 2020 ke DPRD Jabar.
Adapun terkait aspirasi agar DPRD Jabar melakukan interplasi, menurut Ketua Komisi I Bedi Budiman, melakukan interplasi memerlukan proses yang panjang. “ Minggu pertama bulan Februari 2020, kita (Komisi I-red) jadwalkan/ agendakan untuk gelar dengar pendapat dengan LSM GMBI Komisi I dan juga mengundang pihak Pemprov Jabar, hal ini agar ada kejelasan tentang hal-hal hal yang GMBI pertanyakan”, ujar Bedi. (ahw/*)
