Lamer | Bandung – Setelah desakan negara Khilafah, muncul Keraton Agung Sejagat. Terbaru, Sunda Empire di Bandung. Banyak orang miskin Indonesia tidak sabar. Ingin cepat-cepat kaya, memaksakan bentuk organisasi baru.
Sunda Empire, mirip saja dengan Keraton Agung Sejagat. Yang pencetusnya kini ditahan polisi. Mereka sama-sama memperkenalkan bentuk organisasi baru.
Polda Jawa Barat langsung merespons keberadaan Sunda Empire. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Saptono Erlangga mengatakan:
Institusinya telah menerima informasi terkait hal tersebut.
“Dan saat ini, dari jajaran Ditreskrimum Polda Jabar sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan,” ujar Erlangga, melalui pesan WhatsApp, Jumat (17/1).
Erlangga menuturkan, pihaknya telah mendapat laporan terkait keberadaan Sunda Empire sejak Kamis (16/1/2020) dari masyakarat.
Meski begitu, institusinya belum dapat mengambil kesimpulan adanya tindakan pidana dalam perkumpulan tersebut.
“Belum sampai ke situ (tindak pidana). Kita dalami dulu mereka ini siapa,” kata Erlangga.
Dalam informasi yang tersebar di media sosial, Sunda Empire disebutkan lahir untuk menyambut Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera.
Masih dalam postingan yang sama, masa pemerintahan dunia saat ini disebut berakhir sampai 15 Agustus 2020.
Sunda Empire berulang kali mengunggah aktivitasnya di media sosial yakni YouTube dengan nama Sunda Empire.
Selain YouTube, tulisan tentang Sunda Empire juga ramai di Facebook.
Akun bernama Renny Khairani Miller sempat mengunggah tulisan Sunda Empire-Earth Empire yang menyinggung mengenai Indonesia baru.
Indonesia baru, menurutnya, yang lebih makmur dan sejahtera dengan mengendalikan sistem pemerintahan dunia internasional di Bandung.
Semua bentuk, baik Negara Khilafah, Keraton Agung Sejagat, Sunda Empire, bicara soal kemakmuran masyarakat. Menghapus kemiskinan dengan instan.
Sehingga masyarakat awam yang sudah lama miskin, pasti tergiur. Mendukung, dengan harapan mereka bisa langsung hidup makmur.
Bisa jadi, masyarakat awam yang miskin di Indonesia sudah bosan dengan kemiskinan. Mereka ingin secepatnya kaya.
Dipicu oleh: hak kebebasan bicara dan berorganisasi yang diatur UUD 1945, tapi standar pendidikan rata-rata masyarakat yang rendah:
(berdasar data BPS tahun 2015, rata-rata pendidikan masyarakat 48 persen tamat SD ke bawah sampai buta huruf)
Maka, wajar muncul gerakan-gerakan mendukung organisasi, yang menjanjikan kemakmuran instan. Dan, didukung banyak orang. (*)
