Jakarta | lampumerah.id – Masyarakat Indonesia mayoritas tidak percaya pada tuduhan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memalsukan ijazahnya. Hasil survei terbaru yang dilakukan Indikator Politik Indonesia mengungkap hal itu.
Survei yang dilakukan pada 17–20 Mei 2025 terhadap 1.286 responden menunjukkan bahwa 66,9 persen publik menyatakan tidak percaya terhadap tuduhan pemalsuan ijazah yang sempat mencuat ke ruang publik.
“Mayoritas mengatakan tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers pada Sabtu (31/5/2025).
Bahkan di kalangan responden yang menyatakan mengikuti isu ini, tingkat ketidakpercayaan justru meningkat. Sebanyak 69,7 persen dari kelompok ini menyatakan tidak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu.
Namun, survei juga mencatat bahwa ada 19,1 persen responden percaya atau sangat percaya terhadap tuduhan tersebut. Sementara sisanya memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Tuduhan pemalsuan ijazah terhadap Jokowi pertama kali mengemuka dalam beberapa gugatan hukum yang belakangan ditolak pengadilan. Pihak UGM juga telah menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan dan semua dokumen akademiknya tercatat dengan baik.
Sebagai tindak lanjut, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, setelah melalui uji laboratorium forensik dan verifikasi ke Universitas Gadjah Mada (UGM).
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyatakan bahwa ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah asli.
Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengemukakan bahwa hasil tersebut didapatkan usai penyelidik bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri memeriksa ijazah tersebut secara saintifik.
“Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan nomor induk mahasiswa(NIM) 1681/KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985,” katanya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis, (22/5/25).
