Jakarta |lampumerah.id
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem H. Muhammad Idris mengultimatum Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terkait untuk serius membantu masyarakat Kepulauan Seribu terutama dengan penyediaan lahan pemakaman untuk warga Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu Utara.
“Sudah puluhan tahun, warga kami impikan ada lahan pemakaman, ini soal tanggungjawab negara untuk warganya. Lahan pemakaman juga penting,” tegas Muhammad Idris saat rapat koordinasi tentang lahan pemakaman di Pulau Kelapa dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu bersama UKPD terkait di Gedung Mitra Praja,(13/7/2022).
“Gini aja, teman-teman mau serius gak bantu warga kami,” tambahnya seraya mengultimatum perwakilan UKPD terkait yakni Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Kepulauan Seribu dan Unit Penyelenggara Pelabuhan 2 (UPPD) Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang hadir dalam rapat tersebut.
Disampaikan Muhammad Idris, dirinya yang merupakan putra daerah dan saat ini duduk menjadi anggota DPRD DKI Jakarta memiliki ikatan emosional dengan masyarakat di Kepulauan Seribu sehingga hal-hal yang berkenaan dengan hajat hidup masyarakat menjadi prioritasnya untuk diwujudkan.
“Terpenting proses sesuai dengan aturan yang berlaku, apa salahnya. Toh, lahan pemakaman itu untuk kepentingan masyarakat banyak,” ucapnya.
Terkait dengan lahan pemakaman di Pulau Kelapa menjadi masalah menahun dan berlarut-larut. Pasalnya, hingga kini dari 11 pulau permukiman di Kepulauan Seribu hanya Pulau Kelapa saja yang belum memiliki Tempat Pemakaman Umum (TPU) lantaran terkendala ketersediaan lahan.
Sejumlah upaya digulirkan untuk memenuhi keinginan warga Pulau Kelapa tersebut, dari pembebasan lahan makam yang ada saat ini namun karena permasalahan status kepemilikan upaya itu gagal. Lalu, warga meminta adanya restorasi pantai yang dalam prosesnya dibutuhkan matrial urukan.
Bupati Kepulauan Seribu Junaedi yang mempin rapat koordinasi itu juga menekankan opsi restorasi laut dangkal untuk lahan pemakaman sangat relevan asalkan dilakukan dengan kaidah dan aturan-aturan yang ada.
“Ini memang dibutuhkan keseriusan dan kebersamaan kita, semua pemangku kepentingan pada masalah ini gerak bersama dan malakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya,” papar bupati.
Lebih lanjut, Junaedi mengatakan, rapat koordinasi ini akan berlanjut dan meminta kepada Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem H. Muhammad Idris untuk kembali melaksanakan rapat dengan menghadirkan para pimpinan UKPD terkait sehingga dapat langsung diambil keputusan akhir.
“Pak Dewan sepertinya harus melaksanakan rapat lagi dan sebaiknya dihadirkan para pimpinan UKPD terkait agar bisa langsung diputuskan. Kami, Pemkab Kepulauan Seribu selalu mendukung karena hal ini terkait dengan kebutuhan masyarakat banyak,” tutur Junaedi.
