Foto: Istimewa
Kasek saat menemui walimurid yang protes
GRESIK | lampumerah.id – Wali murid SMA Negeri 1 Gresik mengeluhkan adanya pungutan berdalih SPP sebesar Rp 250 ribu setiap bulan.
Budi, salah seorang wali murid mengatakan sebenarnya ada sekitar 20 wali murid yang keberatan atas pungutan SPP ini. Namun, mereka tidak berani protes.
“Saat ini sekolah mau menggelar rekreasi. Anak saya mau bayar tidak boleh, kalau tidak lunas SPP,” ujar Budi salah seorang wali murid, saat
mendatangi SMA Negeri 1 Gresik
di Jalan Arif Rahman Hakim.
Menurut dia, Gubernur Jatim sudah melarang sekolah melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Dirinya sudah berulangkali mempertanyakan kebijakan SPP tersebut, namun tidak digubris pihak sekolah.
“Pak kepsek malah bilang, kalau semua SMAN di Gresik melakukan hal yang sama,,” terangnya.
Bahkan sebelumnya, tambah Budi, gara- gara tidak membayar SPP anaknya sempat tidak diperbolehkan ikut ujian.
“Saya marah-marah di sekolah, akhirnya anak saya dibolehkan ikut ujian,” ungkap dia.
Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri mengatakan persoalan ini muncul, karena kepsek hanya menyampaikan kebijakan tersebut secara lisan.
“Ternyata di lapangan berbeda dengan imbauan kepsek,” ungkapnya.
Kepala SMAN 1 Gresik Syafaul Anam memastikan tidak ada kewajiban melunasi SPP untuk bisa ikut rekreasi.
“Saya akui memang ada SPP untuk Peningkatan Mutu Pendidikan (PMP) Rp 140 ribu, dan biaya personal siswa Rp 110 ribu. Tapi bagi yang tidak mampu, kami tidak memaksa,” terangnya.
Terkait SPP ini merupakan kesepakatan komite. Bahkan, pihaknya menyebut uang SPP dikelola komite bukan sekolah.
“Itukan kesepakatan komite, bagi yang tidak mampu ada yang tidak bayar sama sekali,” imbuhnya. (san)
