Sidoarjo l Lampumerah.id – Kabupaten Sidoarjo terpaksa tidak mendapatkan kucuran Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.
Penyebabnya adalah skor imunisasi balita yang rendah. Anggota DPRD Sidoarjo sangat menyayangkan perihal tersebut, padahal DID sangat dibutuhkan.
Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso menjelaskan, ada beberapa indikator di Dinas Kesehatan yang belum memenuhi passing grade. Hal itu yang menjadi salah satu sebab kucuran dana DID dari APBN tidak mengalir ke Sidoarjo.
“Penyebabnya adalah tindakan imunisasi yang rendah,” katanya, Sabtu (10/04/21).
Tersendatnya DID itu , ada beberapa faktor Penilaian Pemerintah pusat. Diantaranya belanja modal kesehatan yang hanya mencapai skor 45. Kemudian balita mendapat imunisasi lengkap hanya mencapai skor 50. “Persalinan di fasilitas kesehatan skornya juga baru 75,” katanya.
Secara makro Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, M.Rojik menguraikan jika di tahun 2021 ini mendapat kucuran DID dari pusat hanya sebesar Rp 18,19 miliar. Sedangkan pada tahun lalu 3 kali lipat lebih banyak.
“Padahal tahun 2020 mencapai Rp 61,8 miliar,” katanya.
Rendahnya kucuran DID yang diterima tentunya sangat disayangkan. Padahal dana itu juga sangat membantu untuk pembangunan dan operasional pemerintahan daerah. Diharapkan Pemkab Sidoarjo termasuk dinas terkait dapat meningkatkan kualitas di 2021 ini.
“Saya berharap Dinkes, meningkatkan kualitasnya di tahun ini,” harapnya.
Di lain pihak, Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Syaf Satriawarman menyebutkan, kecilnya pelaksanaan imunisasi juga bukan tanpa sebab. Kondisi pandemi Covid 19 juga memberikan efek kecilnya pelaksanaan imunisasi di daerah. “Angka imunisasi kecil, karena banyak fokus untuk kegiatan vaksinasi juga,” jelasnya.
Selepas penanggulangan Covid -19, dinas Kesehatan juga akan meningkatkan layanan. Termasuk program pelayanan kesehatan terkait imunisasi ataupun persalinan warga di faskes.
“Selepas pandemi ini, kita akan tingkatkan lagi,” pungkasnya.
