SP TKBMI Marunda dan Koprasi BJA Geruduk Kemenhub .

Jakarta |lampumerah.id

Setelah melalui beberapa tahap komunikasi dengan sejumlah pihak terkait Dualisme Koprasi Jasa TKBM Marunda,para buruh TKBM Marunda BJA(Bangkit Juang Abadi) adakan aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat (5/8/2022).

7 orang sebagai delegasi dari massa aksi buruh Koprasi TKBM BJA diterima oleh kementrian Perhubungan . “Ya Kami tadi sambangi kementrian perhubungan mempertanyakan hak kami sebagai koprasi yang legal dan memiliki rekomendasi dari kepala KSOP sebelum nya yang sampai hari ini kami belum bisa beroperasi dan jalankan peran kami sebagai buruh jasa bongkar muat di pelabuhan kelas 4 Marunda Jakarta Utara.”papar Sony Ketua Koperasi BJA TKBM Marunda di depan kementrian Perhubungan.

“Tadi kami sempat berorasi di depan patung kuda dengan menuntut kepala KSOP segera turun ,ada kurang lebih 500 buruh dengan KRK yang ikut dalam aksi di siang hari ini,sampai hari ini belum ada sigyal baik yang di berikan KSOP terhadap koperasi kami malah justru berpihak pada koprasi ilegal,ada apa dengan para regulator yang mengatur di dalam pelabuhan Marunda.”lanjut nya.

Sementara itu Ginting,Ketua Cabang Serikat Pekerja TKBMI Marunda menambahkan”dari SP kami telah lakukan
advokasi buruh yang ada di Marunda kita liat sikap dan janji mereka belum punya kemampuan untuk memutuskan kami serikat merasa tkbm BJA ini lah yang legal dan memiliki rekomendasi kita menunggu jam 15 sore ini memberikan jawaban dan apabila tidak ada jawaban maka kami akan susun langkah berikut nya.”tambahnya.

Selanjutnya Sony menjelaskan bahwasanya
KSOP sebagai regulator di pelabuhan kelas 4 di Marunda tidak bisa memutuskan siapa yang harus bekerja sementara telah diatur undang-undang koperasi yang bisa bekerja yaitu koprasi yang legal dan memiliki rekomendasi , ada indikasi dugaan praktik pungli dan mafia pelabuhan karena sistem regulasi nya yang tidak di jalankan dengan semestinya dan koperasi BJA Tkbm Marunda akan menindak lanjuti dengan mengirim surat ke Presiden Jokowi terkait dugaan pungli di mana beberapa waktu lalu Presiden dengan lantangnya menghapus pungli yang ada di seluruh Pelabuhan di Indonesia.