Oleh: Djono W. Oesman
Karangan bunga terus berdatangan ke Kantor Kejaksaan Negeri Depok. Mendukung Sandi Butar Butar, whistleblower Damkar Depok. Pengacara Sandi, Razman Arief Nasution mengkalkulasi digaan korupsi sekitar Rp 1 miliar. Benarkah begitu?
Kasus ini menggelembung. Semula demo petugas Damkar Depok di kantor Wali Kota. Ditanggapi banyak pihak, termasuk Menpan RB Tjhajo Kumolo.
Kini didukung karangan bunga masyarakat. Sejak Kamis (15/4/21) sampai Senin (19/4/21) karangan bunga terus berdatangan. Kasi Intel Kejari Depok, Herlangga Wisnu Murdianto Herlangga kepada pers mengatakan: “Ini bukti masyarakat mendukung pemberantasan korupsi.”
Tapi, benarkah ada korupsi? Kuasa hukum Sandi Butar Butar, Razman, menyatakan, yakin. “Nilai korupsi sekitar Rp 1 miliar,” katanya kepada pers, Senin (19/4/21). Diungkap, sekilas demikian:
Pertama, sepatu dinas. Menurutnya, ada markup Rp 500 ribu per pasang. Dikalikan 150 karyawan Damkar Depok.
“Anggarannya Rp 850 ribu per pasang sepatu. Setelah kami cek ternyata yang diberikan sepatu harga Rp 300-400 ribu,” papar Razman.
Juga, ada pemotongan insentif petugas Damkar. Sejak pandemi, petugas ditugaskan menyemprot desinfektan. Dan, itu ada insentif Rp 1,8 juta per bulan. Yang diterima petugas Rp 850 ribu.
Razman mengklaim, punya bukti rekaman pengakuan bendahara Damkar Depok, bahwa ada markup anggaran Damkar Depok.
“Pengakuan direkam. Rekaman disimpan Sandi, dan sudah dikirim ke kita. Sudah kita simpan. Bendahara mereka sudah mengakui bahwa ada markup anggaran,” tutur Razman.
Razman meminta, agar aparat memeriksa Wali Kota Depok Mohammad Idris. Levelnya jadi naik ke tingkat Wali Kota.”Kami berharap, pimpinan tertinggi, Wali Kota Depok diperiksa,” ujar Razman di RAN Law Firm Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/4/21).
Uniknya, meski kasus ini sudah sepekan heboh, Wali Kota Depok, Mohammad Idris belum bicara ke pers. Sehingga menimbulkan spekulasi liar.
Tapi, kasus ini berjalan, dan ditanggapi pejabat secara selow. Terbukti dari jawaban Wali Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, saat dikonfirmasi wartawan. Imam saat meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Agung, Depok, Senin (19/4/21) ditanya wartawan soal itu. Jawabannya begini:
“Kami belum mendalami secara baik ya, kasus itu apa, gitu. Kalau di internal, itu sebaiknya diselesaikan di internal dulu ya,” kata Imam.
Imam mengaku, belum berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Gandara Budiana, soal ini. “Kami belum bicara dengan mereka,” katanya.
“Dugaannya itu apa? Sebaiknya itu diselesaikan dulu di tingkat inspektur. Jangan ngadu ke atas-atas.”
“Enggak tahu apa salurannya tertutup atau tidak mengerti tentang mekanisme pemerintahan,” bebernya.
“Akan saya tanyakan, kenapa mengadu ke medsos ya, karena mereka punya atasan. Ada Kasi atau Kabid, atau Kepala Dinas. Kalau disana tidak bisa ditangani, baru naik. Kita akan koordinasi-lah,” tutupnya.
Jawaban Kepala Dinas Damkar, Gandara Budian, sudah dikutip wartawan. Bahwa ia membantah ada korupsi. “Tidak benar, itu,” ujarnya kepadaw\ wartawan.
Gandara membantah ada markup pembelian sepatu dinas Damkar. Juga membantah ada pemotongan insentif petugas Damkar. “Potongan memang ada, tapi untuk BPJS Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan. Itu kan wajib,” katanya.
Tidak sebagaimana lazimnya kasus tudingan korupsi, Gandara tidak melaporkan balik Sandi yang menuduhnya korupsi. Biasanya, kasus model begini, didugat balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tapi, ini tidak.
Sedangkan, Sandi kian gigih membongkar tudingan korupsi itu. Ia aktif mendatangi Kejaksaan Negeri Depok, Kamis (15/4/21), melapor, sekaligus menyerahkan bukti-bukti.
Kegigihan Sandi, dan diamnya atasan Sandi, membuat masyarakat percaya pada tudingan Sandi. Terbukti dari karangan bunga.
Kasus ini agak unik. Tapi, bisa jadi pelajaran bagi kepala daerah yang korup. Kalau mereka punya anak buah seperti Sandi, pasti menakutkan bagi koruptor.
Apalagi, masyarakat mulai mendukung gerakan anti-korupsi. Satu karangan bunga (dukungan) harganya Rp 700 ribu. Berarti warga kelas menengah yang peduli. (*)
