PB KAMI Desak Menteri Erick Thohir Mundur Dari Jabatan

Lampumerah.id-Jakarta – Ratusan massa Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) melakukan aksi di depan gedung kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Jumat siang (19/3/2023).

“Ketua umum PB KAMI Sultoni mendesak mereformasi pejabat yang merangkap jabatan di kementrian BUMN dan meminta Menteri BUMN Erick Thohir Mundur Dari Jabatannya.

Dalam aksi tersebut, massa merespon trend saat ini para pejabat negara banyak merangkap jabatan menjadi komisaris di anak perusahaan BUMN, pejabat negara ini seperti tidak punya moral, tidak memberikan ruang kepada anak bangsa yang berprestasi untuk menduduki posisi jabatan strategis tersebut.

“Sejatinya kalau memang harus ada pengawasan, lebih baik para pemegang jabatan itu dari pihak lain biar lebih transparansi dan independen menilai perusahaan itu bermasalah atau tidak, ini bukan masalah melekat atau tidak, generasi penerus negeri ini juga harus diberi kesempatan untuk mengabdi di negara nya, jangan sampai anak anak bangsa kita yg berprestasi malah pergi ke negara lain untuk memajukan negara lain” ucap Sultoni didepan gedung kementerian BUMN, Jakarta pusat,

lanjutnya, harus ada regenerasi, karena negara Indonesia ini bukan hanya kaya akan sumber daya alamnya tapi juga sumber daya manusia nya, undang-undang Pasal 23 UU Nomor 29 tahun 2008 tentang Kementerian Negara harus juga dirubah, ini tidak memihak anak bangsa, biarkan para pejabat-pejabat ini bekerja dengan fokus dengan pekerjaannya, tidak merangkap jabatan, akan lebih fokus untuk membangun negeri ini lebih baik kedepannya.

“kalau mereka merangkap jabatan, kita yakin mereka tidak akan fokus dan efektif dalam bekerja, ini bisa menimbulkan tumpang tindih kepentingan, negara ini negara besar, biar lebih maksimal kinerjanya mereka lebih baik mundur, jika menteri BUMN tidak bisa menengahi ini lebih baik mundur juga, dimana moral para pejabat seperti ini, tidak memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk berkembang,” pungkasnya.

Sultoni juga menegaskan rangkap jabatan sangat riskan berdampak pada kinerja BUMN yang diawasi termasuk Kemenkeu, instansi tersebut mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan negara, apalagi saat ini kepercayaan publik sudah mulai memudar karena ramai kasus rangkap jabatan dan termasuk kinerjanya, setidaknya pemerintah secara akumulatif membayar para komisaris per tahunnya minimal ratusan milyard dengan kurang lebih gaji para komisaris berkisar 1M-3M.

“Ini sangat penting untuk mencegah Konflik Kepentingan di Badan Usaha Milik Negara, bisa saja menjadi ajang kongkalikong korupsi di kementerian tersebut,” tambahnya

Sultoni juga mengungkapkan bahwa bukan hanya 39 pejabat yang merangkap jabatan, tetapi masih ada beberapa lagi yang publik tidak mengetahui, kami berharap semua di ungkap siapa-siapa saja pejabat yang merangkap jabatan tersebut.

“PB KAMI akan selalu mengawal kasus ini hingga tuntas, hingga tidak ada lagi permasalahan seperti ini, kami berharap presiden Jokowi menerbitkan Perpres yang mengatur dan memperjelas batasan dan kriteria penempatan Pejabat struktural/fungsional aktif dalam Komisaris BUMN dengan pertimbangan kompetensi dan bebas konflik kepentingan,” tutupnya

(M RAY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *