GRESIK | lampumerah.id – Dalam upaya menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemkab Gresik telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian pelaksanaan di lapangan.
Satgas ini juga memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap dapur yang tidak memenuhi standar.
“Kalau sudah sesuai, kita apresiasi. Tapi kalau tidak, bisa kita rekomendasikan untuk evaluasi bahkan penutupan. Ini bagian dari komitmen menjaga standar,” ujar Wakil Bupati Gresik dr Asluchul Alif.saat kegiatan Rembuk Akur yang diikuti mitra, SPPG, korwil, Komisi IV, serta media.
Saat ini, ujar Wabup Alif, di Kabupaten Gresik terdapat sekitar 132 dapur MBG dengan 112 dapur telah beroperasi dan sisanya dalam tahap persiapan.
“Tidak hanya jumlah dapur, tapi kualitas makanan, tata kelola keuangan, hingga manajemen operasional. Ini uang negara, sehingga harus dikelola secara akuntabel dan sesuai aturan,” imbuhnya.
Sejumlah standar utama yang ditekankan meliputi kepatuhan terhadap harga bahan pangan, pemenuhan standar gizi, higienitas dan keamanan pangan, hingga pengelolaan limbah.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin, menegaskan, DPRD menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai ketentuan.
Ia mengungkapkan, salah satu tantangan utama adalah masih lemahnya komunikasi antar unsur pelaksana di tingkat dapur, yakni Kepala SPPG, mitra, tim akuntansi, dan agen.
“Empat unsur ini adalah kunci. Kalau komunikasinya tidak baik, maka pelaksanaan di lapangan juga akan bermasalah,” tegasnya.
Zaifuddin juga menyoroti pentingnya respons cepat terhadap aduan masyarakat, seiring tingginya dinamika informasi di ruang publik.
“Masyarakat sekarang sangat kritis. Maka komunikasi harus dibangun dengan baik, termasuk melalui media sosial,” ujarnya.
Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Gresik, Syahrir Mujib, menjelaskan pelaksanaan program mengacu pada regulasi dan petunjuk teknis dari BGN dengan cakupan penerima manfaat mulai peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Ia juga memaparkan sejumlah tantangan di lapangan, di antaranya perbedaan harga bahan baku antar wilayah, khususnya di kawasan kepulauan, yang berdampak pada keseragaman kualitas menu.
“Kurangnya informasi sering memicu perbandingan antar dapur. Maka transparansi dan komunikasi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
