BEKASI | Lampumerah.id — Dugaan politisasi program bantuan pemerintah mencuat menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi.
Sorotan muncul setelah sebuah armada yang terpasang gambar salah satu calon kepala desa diduga digunakan untuk mengangkut dan mendistribusikan logistik bantuan resmi dari program pemerintah kepada warga yang terdampak bencana.
Berdasarkan dokumentasi dan informasi yang dihimpun dari warga di lapangan, kendaraan tersebut terlihat membawa sejumlah logistik bantuan. Namun, pada kendaraan itu juga terdapat atribut dan gambar salah satu calon kepala desa.
Kondisi tersebut menuai kritik dari sejumlah warga yang mempertanyakan penggunaan kendaraan bergambar calon kepala desa untuk membawa bantuan yang bersumber dari program pemerintah.
Seorang pemuda asal Desa Sukamulya, Dedi Sutarjo, yang akrab disapa Kotik, menyayangkan adanya dugaan pemanfaatan program pemerintah dalam suasana kontestasi Pilkades.
Menurutnya, bantuan yang bersumber dari pemerintah seharusnya diberikan secara netral dan tidak dikaitkan dengan kepentingan politik salah satu calon.
“Program itu dibiayai uang negara dan diperuntukkan bagi masyarakat. Bukan bantuan pribadi dari calon kepala desa. Kalau kemudian dibawa menggunakan mobil yang ada gambar calonnya, tentu masyarakat mempertanyakan. Ini jangan sampai menjadi bentuk kampanye terselubung,” ujar Dedi saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2026).
Dedi juga menyoroti proses penyerahan bantuan yang menurut informasi dilakukan melalui pihak yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan salah satu bakal calon kepala desa.
“Bukan hanya persoalan penggunaan atribut. Penyerahan logistiknya juga disebut dilakukan melalui kader dari salah satu bakal calon yang masih memiliki hubungan dengan keluarga incumbent. Masyarakat sekarang sudah cerdas dan bisa menilai sendiri,” katanya.
Selain itu, Dedi turut mempertanyakan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamulya dalam menyikapi persoalan tersebut. Ia menilai, apabila aktivitas tersebut benar terjadi dan diketahui oleh pihak terkait, semestinya ada langkah pengawasan untuk memastikan bantuan pemerintah tetap disalurkan secara netral.
“BPD juga perlu menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan sampai masyarakat melihat adanya pembiaran terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan Pilkades,” tegasnya.
Dedi menambahkan, penggunaan program atau fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik praktis harus menjadi perhatian serius, terlebih di tengah tahapan Pilkades yang sedang berlangsung.
Ia menyebut, jika dugaan tersebut terbukti dan menimbulkan keresahan di masyarakat, warga Sukamulya berencana menyampaikan persoalan tersebut kepada panitia Pilkades tingkat pemerintah daerah.
“Kalau memang terbukti dilakukan dan masyarakat Sukamulya kemudian mengambil langkah, kami akan mendorong agar persoalan ini dilaporkan kepada panitia Pilkades tingkat pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah desa, BPD Sukamulya, DPMD Kabupaten Bekasi, serta pihak yang disebut terkait dengan penyaluran bantuan tersebut, untuk memastikan sumber bantuan, mekanisme distribusi, dan tujuan penggunaan kendaraan bergambar calon kepala desa.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
