SIDOARJO l lampumerah.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat menyusul dugaan keracunan yang dialami ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, evaluasi menyeluruh diperlukan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan aman, tertib, dan sesuai standar.
Hal itu disampaikan Subandi saat meninjau SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, Rabu (2/9/2026). Peninjauan dilakukan sehari setelah ratusan santri diduga mengalami keracunan pada Selasa (1/9/2026) petang.
Subandi datang bersama Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Ridho Prasetyo, Plt Sekda Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ainun Amalia, serta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Dr. Christian Tobing. Turut hadir Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo.
Subandi mengatakan, Pemkab Sidoarjo telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dispendikbud untuk mengevaluasi keberadaan dan perizinan seluruh SPPG di wilayahnya.
Dari hasil pendataan, terdapat 174 SPPG di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 153 SPPG telah beroperasi, sedangkan 21 SPPG lainnya belum mengajukan permohonan izin.
“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Subandi.
Subandi memastikan SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Namun, terkait pemberian sanksi maupun penghentian operasional, kewenangan berada di Badan Gizi Nasional (BGN).
“SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” katanya.
Pemkab Sidoarjo, lanjut Subandi, tetap mendukung program MBG yang merupakan program pemerintah pusat. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi tata kelola dan pengawasan yang baik.
“Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Untuk mekanisme teknis penyelenggaraan SPPG, Subandi menyerahkan kewenangan kepada BGN. Pemkab Sidoarjo akan terus berkoordinasi dengan BGN dalam pelaksanaan maupun evaluasi program MBG.
“Terkait mekanismenya, biarkan BGN pusat yang menyampaikan. Regulasi tersebut bukan kewenangan kami di daerah. BGN yang memahami secara rinci,” ujarnya.
Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan, BGN telah menerima informasi mengenai dugaan keracunan tersebut pada Selasa (1/9/2026) malam.
BGN Regional Jawa Timur kemudian melakukan pengecekan dan investigasi awal di lapangan. Hasil pemeriksaan awal dilaporkan kepada pimpinan BGN pusat.
“Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut telah diterbitkan,” jelas Teguh.
Menurutnya, tim BGN pusat akan melakukan investigasi lanjutan untuk menentukan kategori suspensi terhadap SPPG Kalitengah. Selama proses investigasi berlangsung, operasional dapur dihentikan sementara.
“Tim investigasi dari pusat akan datang untuk menentukan apakah suspensinya berkategori ringan atau berat,” ujarnya.
Teguh menegaskan, BGN belum dapat memastikan penyebab dugaan keracunan yang dialami para santri. Termasuk bahan makanan yang diduga menjadi sumber masalah, masih dalam proses pemeriksaan.
“Proses investigasi masih berlangsung. Bahan yang diduga menjadi penyebab juga masih kami dalami,” katanya.
Ia juga membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya belatung dalam makanan yang dibagikan kepada para santri.
“Informasi tersebut tidak benar,” tegas Teguh.
SPPG Kalitengah diketahui selama ini mendistribusikan makanan bergizi gratis ke sejumlah sekolah dan pondok pesantren. Berdasarkan data BGN, distribusi dari dapur tersebut mencapai sekitar 2.800 porsi makanan setiap hari, dengan sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke pondok pesantren.
Di tengah proses investigasi, Pemkab Sidoarjo memprioritaskan penanganan kesehatan para santri yang mengalami keluhan setelah menyantap makanan MBG.
Dinas Kesehatan Sidoarjo terus berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit untuk memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan medis secara optimal.
“Pemerintah daerah berfokus pada penanganan medis. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani seluruh pasien,” ujar Subandi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sidoarjo per 2 September 2026 pukul 13.00 WIB, sebanyak 567 santri telah mendapatkan penanganan medis.
Dari jumlah tersebut, 457 santri telah diperbolehkan pulang. Sementara 80 santri masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit dan 30 pasien masih dalam observasi.
Para santri yang masih menjalani perawatan tersebar di beberapa rumah sakit, yakni RS Siti Hajar sebanyak 35 pasien, RS Delta Surya 16 pasien, RS Pusura 12 pasien, RSU Aisyiyah St. Fatimah 9 pasien, RS Pusdik Bhayangkara 1 pasien, RSUD Notopuro 31 pasien, RS Anwar Medika 1 pasien, dan RS Arafah Anwar Medika 1 pasien.
Pemkab Sidoarjo bersama BGN, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan perangkat daerah terkait akan terus memantau kondisi para santri sekaligus memastikan proses penanganan berjalan dengan baik.
Sementara itu, hasil investigasi BGN nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah terhadap SPPG Kalitengah. BGN juga berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG agar program tersebut berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.(cles)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
