Jakarta, Lampumerah.id — Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI) memberikan respon atas 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sebagai mitra kritis pemerintah, BEM PTMAI menyampaikan evaluasi menyeluruh atas kinerja kabinet sekaligus menyuarakan harapan untuk perbaikan di masa depan.
Tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sorotan utama. Stabilitas pemerintahan membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk kontribusi mahasiswa sebagai eksponen kritis yang mendukung demokrasi. Dalam evaluasinya, BEM PTMAI menyoroti beberapa poin penting yang dianggap mendesak untuk diperbaiki.
1. Struktur Kabinet yang Terlalu Gemuk
BEM PTMAI menilai bahwa struktur Kabinet Merah Putih yang terlalu besar berdampak negatif terhadap efektivitas birokrasi. Potensi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan menjadi isu serius, seperti yang terlihat dalam kasus kebijakan Pagar Laut di Banten. Kebijakan ini, menurut mahasiswa, telah merugikan nelayan lokal, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam aspek keberlanjutan dan kesejahteraan.
Mereka mendesak agar pemerintah melakukan reformasi struktural demi meningkatkan efisiensi dan memastikan pengambilan kebijakan berjalan tanpa hambatan.
2. Evaluasi Kinerja Pejabat Kabinet
BEM PTMAI juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di berbagai kementerian. Menurut mereka, sejumlah menteri menunjukkan kinerja yang mengecewakan, termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi; Menteri Hak Asasi Manusia; dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Mereka menilai bahwa kinerja yang buruk dari beberapa menteri ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran harus mempertimbangkan rotasi atau penggantian pejabat yang tidak kompeten.
3. Program Makan Siang Bergizi
BEM PTMAI mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Program Makan Siang Bergizi untuk siswa. Namun, mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara kesejahteraan siswa dan guru. “Peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari kesejahteraan guru. Tidak adil jika fokus hanya pada siswa sementara guru masih bergulat dengan masalah ekonomi,” ujar perwakilan BEM PTMAI.
Pemerintah didesak untuk memperluas cakupan program tersebut, sekaligus memastikan dampaknya dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.
4. Hak Asasi Manusia yang Terabaikan
BEM PTMAI juga menyoroti lemahnya kepemimpinan dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Menteri terkait dinilai tidak memiliki kompetensi memadai untuk mengelola isu-isu HAM yang kompleks. Permasalahan seperti penyalahgunaan anggaran, kebijakan yang tidak jelas, hingga kurangnya integritas menjadi perhatian utama.
Mahasiswa meminta pemerintah untuk memperbaiki arah kebijakan HAM agar lebih berpihak pada rakyat, serta memastikan pejabat yang bertugas memiliki kapasitas dan komitmen yang kuat.
5. Lemahnya Oposisi Politik
Salah satu isu terbesar yang diangkat adalah melemahnya peran oposisi dalam pemerintahan. Dengan hampir semua partai politik bergabung dalam kabinet, tidak ada penyeimbang politik yang cukup kuat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
BEM PTMAI menilai kondisi ini berpotensi menciptakan pemerintahan yang tidak sehat. Mereka mengingatkan pentingnya menjaga ruang bagi masyarakat sipil dan akar rumput untuk tetap bersuara. “Jangan sampai kebebasan menyuarakan pendapat dibatasi. Demokrasi membutuhkan oposisi sebagai penyeimbang,” tegas mereka.
Harapan untuk Masa Depan
Sebagai bagian dari elemen kritis masyarakat, BEM PTMAI berharap pemerintah tidak hanya mendengar kritik ini, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kekurangan. Mereka menegaskan bahwa mahasiswa akan terus memantau dan menyuarakan aspirasi demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik.
Di tengah tantangan besar yang dihadapi, pemerintah diharapkan dapat membangun sinergi yang lebih baik dengan berbagai pihak. Dengan begitu, upaya menciptakan Indonesia yang lebih maju dan adil dapat benar-benar terwujud.
