Jakarta|lampumerah.id
Pemuda Pancasila Kepulauan Seribu menuding Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta kurang serius dan tak becus mengelola Pelabuhan Muara Angke di Kawasan Kaliadem, Penjaringan, Jakarta Utara. Padahal, pelabuhan bertaraf internasional itu belum lama diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Gedungnya bagus, tapi pengelolaannya masih kurang serius, bahkan kalau saya bilang tak becus lah kelolanya. Ini harus jadi perhatian, jangan sampai sudah mahal-mahal dibangun malah tidak berfungsi maksimal,” tegas Lukman Hadi, Ketua PP Kepulauan Seribu, Kamis (8/9/2022).
Menurutnya, bangunan megah Pelabuhan Muara Angke kurang representatif untuk aksesibilitas transportasi utamanya untuk masyarakat Kepulauan Seribu yang sebagian besar masih menggunakan kapal laut tradisional (ojek). Jalur penumpang yang terlalu panjang menyulitkan warga lanjut usia atau yang sedang sakit.
“Bukan itu saja, akses bongkar muat barang kebutuhan pokok warga juga perlu tenaga ekstra, dan bahkan harus bayar mahal bila pakai tenaga kuli panggul,” ujar Lukman.
Disampaikannya, masalah yang ada di Pelabuhan Muara Angke bukan hanya gedung, terkait dengan pelayanan armada kapal Dishub juga sering jadi keluhan warga karena kuota yang terbatas dan bahkan disinyalir sering dimanfaatkan oknum petugas pelabuhan yang menjual tiket untuk wisatawan.
“Bobrok, lihat saja di pelabuhan ada 9 kapal yang mangkrak tidak berfungsi akibat perencanaan yang salah. Puluhan miliar uang rakyat hanya untuk kapal yang jadi tempat jin buat anak,” tegas Lukman. “Saya kalau bicara soal ini maunya marah aja,” sambungnya dengan nada tinggi.
Sulitnya Angkut Barang di Pelabuhan Muara Angke
Semntara itu, sejumlah pedagang bahan pokok asal Kepulauan Seribu mengeluhkan sulitnya mengangkut barang di Pelabuhan Muara Angke. Selain sulit, pedagang juga harus mengeluarkan biaya lebih untuk jasa tenaga kuli panggul. Kondisi tersebut berakibat terhadap harga bahan pokok yang dijual.
“Mau nda mau, harganya saya naikin agar bisa nutupin biaya angkut,” ungkap adalah seorang pedagang asal Pulau Panggang, Kepulauan Seribu yang enggan menyebutkan nama.
Selain masalah angkut barang, warga yang juga tokoh masyarakat Pulau Panggang ini menyoroti kondisi pelabuhan yang dianggap tidak memberikan akses lebih untuk masyarakat Kepulauan Seribu baik pelayanan kapal penumpang maupun kapal angkut barang masyarakat.
“Tolong lah pemerintah, apalagi BBM sekarang naik harga bahan pokok di pulau sudah pasti naik. Mau bagaimana lagi,” tutupnya.
