GRESIK | lampumerah.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara,.delapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Gresik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penghentian operasional tersebut, berdasarkan surat nomor 2741/D.TWS/05/2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro.
Dalam surat itu disebutkan, penghentian dilakukan karena fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).di SPPG tersebut belum tersedia atau belum memenuhi standar yang ditetapkan.
Selain menghentikan operasional, BGN juga merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang masuk kategori perbaikan mayor.
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Gresik, Syahrir Mujib mengakui ada delapan dapur SPPG yang mendapatkan surat pemberhentian. Namun empat di antaranya saat ini telah mendapat surat pencabutan suspend,.dan kembali bisa operasional seperti semula.
“Awalnya ada delapan SPPG yang mendapatkan surat penghentian operasional. Namun perhari ini, empat SPPG sudah mendapatkan surat pencabutan suspend dan dapat kembali melaksanakan kegiatan operasional,” kata Syahrir, Jumat (5/6).
Menurut Syahrir, hasil evaluasi menunjukkan empat dapur MBG belum memiliki fasilitas IPAL yang sesuai standar teknis. Karena itu pengelola diminta melakukan pembenahan sebelum kembali beroperasi.
“IPAL yang sebelumnya tersedia belum sesuai ketentuan. Saat ini sudah dilakukan renovasi dan perbaikan, sehingga beberapa SPPG telah memenuhi syarat untuk beroperasi kembali,” terangnya.
Keempat SPPG yang masih menunggu proses pengecekan ulang adalah SPPG Gresik Manyar Suci 2, SPPG Gresik Gending 3, SPPG Gresik Menganti Domas 1, dan SPPG Gresik Menganti Sidojangkung 1.
Syahrir berharap seluruh SPPG di Kabupaten Gresik dapat segera dilengkapi dengan sarana dan prasarana, yang representatif sesuai petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
“Apabila dalam evaluasi ditemukan kekurangan fasilitas, Kepala SPPG harus segera berkomunikasi agar kebutuhan tersebut bisa segera dipenuhi. Program strategis ini membutuhkan komitmen bersama, antara pengelola dan mitra penyedia untuk memastikan kualitas layanan gizi tetap terjaga,” tandas dia.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchammad Zaifuddin menyatakan penghentian sementara operasional dapur MBG bukan karena persoalan pelayanan, melainkan untuk memastikan seluruh fasilitas pendukung memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Perbaikan yang dilakukan bersifat mayor, salah satunya terkait IPAL. Delapan SPPG yang sempat di suspend tersebar di beberapa kecamatan seperti Kebomas, Manyar, Driyorejo, dan Mengganti,” ujarnya.
Ia mengingatkan, program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga seluruh pengelola dapur MBG diminta mematuhi juknis yang berlaku, agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.
“Program ini adalah program prioritas Presiden. Kami berharap seluruh dapur SPPG memperhatikan setiap ketentuan teknis sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
