SURABAYA l lampumerah.id – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya Tri Anggoro Mukti mengambil langkah internal menyusul beredarnya postingan di media sosial TikTok yang menyinggung dugaan persoalan pribadi jaksa Deddy Arisandi. Jaksa yang menangani perkara terdakwa Erica Natasha Risakotta tersebut untuk sementara dibebastugaskan dari penanganan perkara guna menjaga objektivitas.
Langkah itu disampaikan Tri Anggoro Mukti, S.H., M.Krim, menanggapi unggahan akun TikTok Bangpena Media Center pada Jumat (13/11/2026). Dalam unggahan tersebut, Deddy Arisandi dikaitkan dengan sejumlah dugaan persoalan pribadi dan rumah tangga.
Tri Anggoro menyampaikan apresiasi atas informasi yang disampaikan masyarakat. Namun, ia berharap polemik tersebut tidak sampai mengganggu proses hukum perkara yang saat ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya.
Perkara dengan nomor 1693/Pid.Sus/2026/PN.Sby itu menjerat terdakwa Erica Natasha Risakotta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Deddy Arisandi sebelumnya telah membacakan tuntutan pada Selasa (10/11/2026), yakni pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan. Kami berharap jangan sampai proses penanganan perkara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya menjadi terganggu,” ujar Tri Anggoro dalam keterangan resminya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap mengawal jalannya persidangan agar proses penegakan hukum berlangsung secara transparan dan sesuai ketentuan.
Terkait dugaan persoalan pribadi Deddy Arisandi dengan keluarganya, Tri Anggoro menegaskan bahwa setiap pihak yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana dapat menempuh jalur hukum. Laporan dapat disampaikan melalui saluran pengaduan internal kejaksaan maupun lembaga eksternal yang berwenang.
Menurutnya, persoalan pribadi yang berpotensi mengandung unsur pelanggaran hukum harus diproses melalui mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, penanganannya dapat dilakukan secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
“Apabila ada persoalan hukum, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui saluran yang tersedia, baik secara internal maupun eksternal, termasuk melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan,” jelasnya.
Tri Anggoro mengungkapkan, pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap Deddy Arisandi menyusul informasi yang berkembang di masyarakat. Sebagai langkah menjaga objektivitas, yang bersangkutan sementara dibebastugaskan dari penanganan perkara.
Meski demikian, Tri Anggoro menyatakan bahwa selama ini pihaknya menilai Deddy Arisandi telah menjalankan tugas secara profesional sesuai kode etik dan perilaku dalam melaksanakan fungsi sebagai penuntut umum.
Ia menegaskan, Kejari Surabaya tidak akan mentoleransi tindakan tercela maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan Adhyaksa. Setiap laporan yang masuk akan menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami tidak akan menoleransi segala bentuk perbuatan tercela yang melukai rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum di Surabaya, termasuk pelanggaran code of conduct sebagai insan Adhyaksa,” tegasnya.
Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan, Kejari Surabaya membuka saluran pelaporan melalui SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) di laman www.lapor.go.id.
Selain itu, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan melalui hotline pengaduan Kejari Surabaya di nomor 08213311700.
Tri Anggoro berharap masyarakat menggunakan jalur pengaduan resmi apabila memiliki informasi atau bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa maupun pegawai kejaksaan.
Dengan langkah klarifikasi internal dan pembebastugasan sementara tersebut, Kejari Surabaya menyatakan berupaya menjaga objektivitas penanganan perkara sekaligus memastikan setiap informasi dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui prosedur yang berlaku.(Lam)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
