Bekasi | Lampumerah.id – Kericuhan nyari terjadi mewarnai aksi unjuk rasa, di Kawasan Jababeka XXIIB, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Rabu(12/09/2023).
Berdasarkan pantauan Lampumerah.id, masa dari organisasi kepemudaan Karang Taruna, sekitar pukul 08.30 Wib, yang semula ingin mendatangi PT. Global Dimensi Metalindo untuk menyampaikan aspirasiny dihadang Yang diduga oleh masa bayaran.
Masa dari Karang Taruna kemudian menutar jalan untuk menghindari bentrokan, namun kondisi serupa dari masa lain kembali menghadang masa Karang Taruna, beruntung polisi menahan kedua kubu masa tersebut untuk menghindari terjadinya bentrokan.
Kapolsek Cikarang Utara Kompol Samsono mengatakan kericuhan sempat terjadi yang melibatkan antara seksama warga dari Desa Karang Baru itu hanya sekadar miss komunikasi.
“Sebetulnya hanya miss komunikasi antara kedua belah pihak warga dari Desa Karang Baru,” kata Samsono.
Kendati untuk menjaga kondusifitas keamanan di wilayah hukum Polres Metro Bekasi khususnya di Cikarang Utara, pihaknya melakukan mediasi ke semua unsur yang terlibat.
“Karena kami selaku petugas keamanan melerai dari pada nanti terjadinya keributan antar kedua kubu melakukan mediasi ke seluruh pihak terkait,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Karangtaruna Desa Karang Baru Muhammad Alfian mengungkapkan aksi yang dilakukan pihaknya ini buntut keresahan dari masyarakat diwilayah nya ini masih banyak yang menganggur, namun sayangnya dalam menyampaikan aspirasinya harus di bentrokan dengan masa yang mengaku dari Warga Desa Karangbaru.
“Mayoritas warga lokal di Desa Karang Baru masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan, maka dari itu kami minta lapangan pekerjaan ke PT. Global Dimensi Metalindo yang letak lokasi keberadaan perusahaan tersebut berdiri di wilayah kami, namun aksi kita ini dihadang dengan masa yang mengaku dari warga”kata Alfian.
Menurut Alfian, kami hanya memperjuangkan warga lokal dalam menuntut haknya dalam mendapatkan lapangan pekerjaan diwilayanya sendiri, demi kesejahteraan masyarakat tersebut.
“Miris memang untuk mendapatkan pekerjaan saja, warga harus merogoh kocek uang jutaan rupiah,” ungkap Alfian.
Sulit nya mendapatkan hak lapangan pekerjaan di kampung sendiri, dan kita malah dibentrokan dengan masa lain, kata Alfian, diwilahnya sendiri maraknya oknum penyalur kerja yang bermain.
“Untuk mendapatkan hak mendapatkan pekerjaan itu harus melalui oknum penyalur kerja, terlebih yang nanti nya berkerja pun warga dari luar,” katanya.
“Warga di Desa Karang Baru ini , jangan sampai warga yang menganggur, miris apalagi untuk berkerja di wilayah sendiri harus melalui LPK luar,” ungkap Alfian.
Perusahaan yang berada di wilayah Desa Karang Baru, kebanyakan para pekerja nya juga orang luar, itu pun yang menyalurkan dari Lembaga Penyalur Kerja (LPK) dari luar.
“Lembaga Penyalur Kerja itu kebanyakan bawa orang dari luar, bukan warga lokal, Kita disini sama-sama tau kita berkerja itu untuk mendapatkan uang, bukan untuk membuang uang dengan membayar sejumlah uang.” bebernya.
Meski demikian, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi dalam mengatasi pengangguran seharusnya terus menerus intensif melakukan evaluasi terhadap sistem rekrutmen dalam penyerapan tenaga kerja lokal.
“Oleh karena itu, kami rasa pemerintah daerah saat ini, kurang maksimal dalam mengentaskan dan mengatasu persoalan pengangguran di kawasan yang dikenal wilayah industri terbesar se-Asia tenggara.” tukasnya.
