Jakarta|lampumerah.id
Tahun anggaran 2022 sudah berakhir, akan tetapi masih banyak pekerjaan proyek di kepulauan seribu masih berjalan sampai dengan saat ini, di sinyalir banyak pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan lemahnya pengawasan sehingga mengakibatkan kualitas pekerjaan kurang bagus dan jadi terlambat.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kepulauan Seribu ” Lukman Hadi menanggapi hal jni “mengapa awal tahun 2023 ini masih ada beberapa pekerjaan yang masih berjalan, ini menandakan ketidakmampuan pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dan lemahnya kontrol dan pengawasan baik dari PPK maupun konsultan pengawas..”terangnya saat di hubungi melalui sambungan selular.(14/1/23).
Lukman pun membebeekan nilai kontrak yang saat ini di kerjakan oleh kontraktor pelaksana pembangunan Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Puskesmas Kecamatan Pulau Seribu Utara setelah meninjau langsung ke lapangan .
” Hasil pantauan dilapangan ada dua pekerjaan yaitu Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan kontraktor pelaksana PT. Pangkho Megah dengan Nilai Kontrak : Rp. 16.329.010.267,14 persentasi penawaran 80,00% dan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara kontraktor pelaksana PT. Debitindo Jaya dengan Nilai Kontrak : Rp. 15.119.094.604,62 persentasi penawaran 80,00% sampai dengan saat ini masih berjalan pelaksanaannya di lapangan.”bebernya .
“Jika dilihat dari penawaran, mereka menawar di angka 80,00 % dari HPS yang di tetapkan oleh PPK dan Perencana penawaran Kontraktor yang rendah disinyalir menjadi salah satu penyebab pekerjaan terlambat, hal ini juga menjadi perhatian kedepannya untuk POKJA Pemilihan dalam menjalankan tender harus melihat kewajaran harga yang di sampaikan oleh penyedia, jangan asal melihat harga rendah langsung menang, jika penawaran kontraktor terlalu rendah maka yang menjadi masalah adalah pekerjaan molor dan mutu juga disinyalir akan di turunkan, hal ini menjadi catatan bagi PPK dan Konsultan Pengawas agar tidak ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.”jelasnya .
Dengan molornya penyelesaian pekerjaan maka otomatis terganggu juga pelayanan dasar kebutuhan masyarakat terkait Kesehatan, lagi- lagi masyarakat pulau yang menjadi korbannya.
“molor nya pekerjaan otomatis masyarakat yang jadi korban nya apa lagi ini soal kesehatan,untuk itu kami meminta kasudin Kesehatan agar segera memberikan tekanan dan arahan kepada pelaksana untuk segera menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan yang lebih maksimal karena bangunannya sudah lebih bagus dan lengkap.”pintanya.
“Kami juga meminta inspektorat, Kejaksaan dan kepolisian agar turun untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terkait kualitas pekerjaan yang di laksanakan, sudah sesuai spesifikasi atau belum karena melihat penawaran mereka yang rendah dan pekerjaan terlambat.”imbuhnya .
