Gresik l Lampumerah.id – Dinas Kawasan Perumahan dan Pemukiman (DKPP) Kabupaten Gresik, mencatat ada ratusan pengembang perumahan di wilayah setempat yang belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) atau PSU (prasarana, sarana, dan utilitas).
Hal tersebut ditegaskan Kepala DKPP Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman. Sehingga, pihaknya tidak bisa melakukan perbaikan atau menindaklanjuti usulan warga perumahan yang mengajukan perbaikan atau pembangunan PSU. Di data DKPP ada 244 perumahan, namun hanya 8 pengembangan yang menyerahkan PSU.
“Sampai saat ini, masih banyak pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU ke Pemerintah, Jumlahnya ratusan lho,” ujarnya, Jumat (26/03/21).
Di tambahkan Wasil, DKPP bakal terus melakukan sosialisasi kepada para pengembang perumahan yang telah menuntaskan pembangunan agar menyerah terimakan PSU. Untuk tahun ini, DKPP menargetkan 95 perumahan yang diserahterimakan PSU nya ke Pemkab Gresik.
“Pengembang harus memenuhi persyaratan administratif maupun teknis, jika menyerahkan PSU,” tegasnya.
Di antara syarat serah terima PSU lanjut Wasil adalah, akta pelepasan aset fasum fasos atau PSU. Jika semua syarat sudah terpenuhi, termasuk akta pelepasan PSU diserahterimakan maka aset perumahan bisa dibalik nama menjadi aset pemerintah daerah.
“Jika sudah resmi diserahkan PSU itu akan dipelihara Pemerintah. Warga juga boleh mengajukan bantuan perbaikan atau lainnya untuk PSU, maka pemerintah bisa membantu,” sambungnya.
Jika PSU belum diserahterimakan, maka untuk memelihara PSU tetap menjadi kewajiban atau tanggungjawabnya pengembang.
Penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah, itu wajib dilakukan pengembang. Karena hal itu, akan menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Harus diketahui bahwa serah terima PSU perumahan itu, menjadi target dari KPK untuk mengawalnya. Makanya, setiap bulan laporan perkembangan serah terima PSU terus kami lakukan,” pungkasnya. (Eno)
