GRESIK | lampumerah.id – Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Gresik, menggagas konsep One School One Industry, untuk memperkuat keterhubungan antara sekolah vokasi dengan dunia industri.
Konsep One School One Industry menempatkan industri sebagai orang tua asuh bagi sekolah. Nantinya, sekolah dan industri akan menyelaraskan kebutuhan pendidikan dan dunia kerja.
“Konsepnya industri sebagai orang tua, dan sekolah nanti jadi anaknya. Nanti diselaraskan. Keterlibatan industri tidak hanya sebatas memberikan dukungan, tetapi juga terkait perkembangan teknologi. Hal ini sekaligus menjadi alarm bagi sekolah meningkatkan kompetensi,” ujar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Gresik, Eko Agus Suwandi, dalam Simposium Nasional “Revitalisasi Sekolah Vokasi Menuju Gresik Berkarya” di Ruang Mandala Bhakti Praja Selasa (8/9/).
“Kami siap meningkatkan mutu layanan. Apa yang diharapkan bupati selaras apa yang diharapkan gubernur, jangan sampai siswa lulus tapi nganggur,” tambahnya.
Menurut Eko, program tersebut membutuhkan sinergi antara Pemkab Gresik dan industri. “Kami di sini sinergi, dan dimulai sekarang. Sinergitas antara Pemkab dan Cabdin serta industri,” ujarnya.
Eko Agus menyatakan kesiapannya untuk mengoordinasikan 122 satuan pendidikan, dengan total 45.696 pelajar.
“Kami sudah punya data peta SMK dan jurusannya, kami akan ajak industri berdialog untuk matching. Bentuk kerjasamanya mencakup upgrade keterampilan guru, evaluasi kurikulum, penyelarasan kompetensi, hingga peluang rekrutmen,” kata Eko.
Eko memaparkan, pola rekrutmen dini di wilayahnya telah menunjukkan hasil positif dengan terserapnya ratusan pelajar sebelum kelulusan resmi.
“Sudah ada sekitar 480 sampai 500 siswa yang sebelum lulus sudah direkrut masuk dunia kerja. Target kami angka ini bisa terus meningkat pesat dari waktu ke waktu,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menekankan, pentingnya sinergi total antara lembaga pendidikan dan dunia industri demi menekan angka pengangguran serta mewujudkan visi Gresik Berkarya.
“Kenapa kegiatan ini penting dan harus berkelanjutan. Karena, langkah strategis ini diambil guna menyelaraskan kurikulum pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pasar kerja modern yang dinamis di wilayah Gresik,” ujar bupati saat menjadi keynote speaker dalam simposium yang dihadiri ratusan kepala sekolah, pengurus yayasan, serta pemangku kepentingan sejumlah industri besar di Gresik.
Bupati yang akrab disapa Gus Yani ini berharap, tata kelola SMA/SMK/SLB dapat dikembalikan menjadi kewenangan pemerintah daerah agar bisa memegang tanggung jawab penuh terhadap masa depan generasi muda di Kabupaten Gresik. Dikatakan, selama ini berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan jenjang pendidikan menengah tersebut berada di bawah kendali Dinas Pendidikan Provinsi.
“Kami di tingkat kabupaten ingin bertanggung jawab penuh atas masyarakat kami sendiri. Harapannya, regulasi dalam UU 23 Tahun 2014 bisa ditinjau kembali, sehingga kewenangan pengelolaan SMA, SMK, dan SLB dikembalikan ke pemerintah daerah,” ujar Gus Yani.
Menurut Gus Yani, pengalihan kewenangan ini sangat krusial bagi kesinambungan program pembangunan SDM lokal. Jika pengelolaan berada di bawah kendali pemerintah daerah, maka Pemkab dapat mengintervensi program pendidikan secara langsung dan terarah. Bagi siswa lulusan SMA, Pemkab ingin memastikan mereka mendapatkan pengawalan optimal agar mampu melanjutkan serta diterima di berbagai perguruan tinggi favorit.
Bupati Yani menambahkan, perhatian khusus juga diarahkan untuk sektor pendidikan vokasi. Lulusan SMK di Gresik harus dibekali kompetensi yang unggul dan siap pakai, karena Gresik merupakan kawasan industri yang berkembang pesat. Menurut bupati, sinkronisasi antara kurikulum SMK dan kebutuhan pasar kerja dinilai akan jauh lebih cepat terealisasi apabila berada di bawah wewenang pemerintah daerah.
“Padahal, Pemkab Gresik memiliki visi besar untuk melahirkan lulusan SMA yang kompetitif agar mampu menembus perguruan tinggi favorit nasional. Di sisi lain, standardisasi kompetensi lulusan SMK juga menjadi perhatian utama agar para pemuda Gresik tidak hanya menjadi penonton di tengah masifnya industrialisasi daerah,” harapnya.
Gus Yani menilai, pembatasan ruang gerak daerah akibat UU Nomor 23 Tahun 2014 membuat pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi kebijakan strategis di tingkat sekolah menengah secara maksimal. Melalui pengembalian hak kelola dari provinsi ke kabupaten, bupati optimis sinergi antara dunia pendidikan, pemenuhan fasilitas sekolah, dan penyaluran tenaga kerja di Kabupaten Gresik dapat berjalan jauh lebih efektif.
Untuk itu, Bupati Gresik mengajak seluruh elemen pendidikan, mulai dari tenaga pendidik, jajaran yayasan, hingga manajemen sekolah untuk aktif melakukan peningkatan kapasitas diri (upgrade keterampilan). Langkah transformatif ini dinilai krusial agar lembaga pendidikan tidak gagap dalam menjawab tantangan era digitalisasi serta dinamika industri yang berkembang sangat cepat.
“Melalui program revitalisasi sekolah vokasi ini, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan yang adaptif dan melahirkan lulusan yang siap kerja, terampil, serta kompeten di bidangnya. Langkah strategis ini sekaligus menjadi pilar penting Pemkab Gresik dalam mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja lokal dan menekan angka pengangguran secara berkelanjutan,” tegasnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber
Prof Suko Widodo (Pusat Studi Transformasi Sosial Unair), Roro Ayu Yayuk Dwi Hastuti, S.E., M.M., C.B.A. (External Relation & SEZ Director), Mochamad Kharis, S.T., M.MT. (PT. Kawasan Industri Gresik), Irawan Agustiar, S.T., M.T. (PT. Maspion Industrial Estate), serta sejumlah praktisi pendidikan lainnya.
Salah satu pembicara, External Relation KEK Gresik Rr Ayu Yayuk Dwi Hastuti, mengatakan pertumbuhan investasi harus diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM), khususnya lulusan pendidikan vokasi.
“Investasi menciptakan permintaan baru terhadap kompetensi, produktivitas, sekaligus budaya kerja. Dunia vokasi dan industri menjadi satu mata rantai yang harus saling mendukung,” kata Rr Ayu.
Ia menjelaskan, KEK Gresik ditetapkan pemerintah dengan mandat utama untuk mendorong hilirisasi manufaktur. Dengan adanya proses hilirisasi tersebut, pertumbuhan kawasan memiliki nilai tambah yang tinggi sekaligus meningkatkan standar kebutuhan industri terhadap talenta yang dihasilkan dunia pendidikan di Gresik.
Saat pendirian, KEK Gresik diproyeksikan mampu menyerap sekitar 42 ribu tenaga kerja dalam lima tahun. Bahkan, hingga 2036, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan dapat mencapai 200 ribu orang.
Saat ini terdapat 33 industri di kawasan tersebut. Sebanyak 18 industri telah beroperasi, delapan sedang dalam proses pembangunan konstruksi, sementara tujuh lainnya masih dalam progres pembangunan.
Dari sisi investasi, nilai investasi di KEK Gresik hingga kuartal II 2026 tercatat sekitar Rp114,4 triliun. Jika ditambahkan investasi yang telah masuk sebelum kawasan tersebut ditetapkan sebagai KEK, yang mencapai sekitar Rp 5 triliun, total investasi yang terkait dengan kawasan tersebut mencapai sekitar Rp 116 triliun.
“Harapan kami di industri, dunia pendidikan memberi lulusan atau SDM siap kerja yang memiliki kompetensi,” kata Rr Ayu.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
