GRESIK | lampumerah.id – Pemerintah Kabupaten Gresik akan melibatkan
organisasi kemasyarakatan, kader, pendamping sosial, aparatur pemerintah daerah, serta mitra yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), untuk pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Program ini mendorong transformasi bantuan sosial melalui data yang lebih terintegrasi, akses yang lebih mudah, serta penyaluran yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat rentan.
Untuk memantapkan rencana tersebut, Wakil Bupati Gresik Asluchul Alif menggelar rapat koordinasi Program Perlindungan Sosial Digital yang digelar di Ruang Putri Cempo, Kantor Bupati Gresik, Rabu (16/9).
Asluchul Alif mengatakan, keterlibatan ormas dipilih karena mereka ,memiliki jaringan dan struktur hingga tingkat bawah. Jaringan tersebut dinilai dapat membantu pemerintah, dalam menjangkau warga yang selama ini belum masuk dalam data perlindungan sosial.
“Kami berharap agen yang dipilih benar-benar memiliki rasa tanggung jawab, dan memahami kondisi masyarakat di lingkungannya. Jangan sampai warga yang memang membutuhkan justru belum masuk data,” kata Wabup Alif.
Menurutnya, agen Perlinsos nantinya memiliki dua peran utama. Membantu mendaftarkan masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, dan menjalankan mekanisme sanggah terhadap penerima bantuan yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat.
Wabup Alif menegaskan, mekanisme tersebut bukan untuk menggantikan jalur pendataan formal pemerintah, melainkan melengkapinya melalui partisipasi masyarakat. Pemerintah desa, kecamatan, dinas sosial, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, serta instansi terkait tetap menjalankan kewenangannya sesuai prosedur.
“Prinsipnya harus objektif, agen bukan penentu kelayakan penerima bantuan. Agen membantu pendataan, memberikan informasi, mendampingi masyarakat, dan menyampaikan sanggahan sesuai mekanisme,” ujarnya.
Ia juga meminta agen tidak menarik pungutan maupun menjanjikan bantuan kepada masyarakat. Edukasi dan pendampingan menjadi bagian penting agar masyarakat memahami proses Perlinsos Digital dan dapat mengikuti prosedur secara benar.
Ia mengatakan, perbaikan data menjadi penting karena jumlah masyarakat yang masuk dalam kelompok Desil 1 sampai Desil 4 di Gresik mencapai 168.909 keluarga atau 530.455 jiwa. Sementara pada periode Juli–September 2026, penerima PKH tercatat 47.048 keluarga dan penerima Sembako sebanyak 64.695 keluarga.
“Yang ingin kita lakukan adalah memperbaiki data bersama-sama. Kami meminta kolaborasi seluruh pihak agar data kemiskinan semakin akurat dan bantuan sosial semakin tepat sasaran,” ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh mengatakan, rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi langkah awal pembentukan tim pelaksana Perlinsos lintas perangkat daerah dan agen Perlinsos di tingkat masyarakat.
Kabupaten Gresik termasuk dalam 114 kabupaten/kota yang menjadi lokasi tahap kedua uji coba Perlinsos Digital. Program tersebut merupakan pengembangan dari uji coba tahap awal yang melibatkan sejumlah daerah di Indonesia.
“Output yang kami harapkan adalah terbentuknya tim pelaksana lintas OPD dan agen Perlinsos. Melalui agen inilah masyarakat yang membutuhkan dapat dibantu untuk masuk dalam proses pendataan dan pengusulan bantuan sosial,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.
