Penyetoran dilakukan pada Jumat (20/11/2026) melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Surabaya. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Eksekusi tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9425 K/Pid.Sus/2026 tanggal 20 Agustus 2026. Putusan itu menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 41/PID.SUS-TPK/2026/PT SBY tanggal 28 April 2026, serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 168/Pid.Sus-TPK/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2026.
Berdasarkan putusan tersebut, terdapat sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan dana dalam rekening bank yang dirampas untuk negara.
Rinciannya, uang tunai pecahan Rp100 ribu sebanyak 22.000 lembar dengan total Rp2,2 miliar yang disita pada 8 Januari 2024.
Kemudian, uang tunai pecahan Rp100 ribu sebanyak 8.500 lembar senilai Rp850 juta yang disita pada 9 Januari 2024.
Selanjutnya, uang tunai pecahan Rp100 ribu sebanyak 5.000 lembar senilai Rp500 juta dan pecahan Rp50 ribu sebanyak 1.000 lembar senilai Rp50 juta. Total uang sebesar Rp550 juta tersebut disita pada 10 Januari 2024.
Selain uang tunai, terdapat dana sebesar Rp931.142.706,72 yang tersimpan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Surabaya Darmo atas nama Ganjar Siswo Pramono. Dana tersebut dirampas untuk negara berdasarkan berita acara pemblokiran rekening dan harta kekayaan.
Dari keseluruhan barang bukti tersebut, total uang rampasan mencapai Rp4.531.142.707 dan telah disetorkan ke kas negara.
Penyetoran ini menjadi bagian dari upaya Kejari Surabaya dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan tuntas dan transparan. Selain penegakan hukum, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi juga menjadi langkah penting untuk memulihkan keuangan negara.
Melalui Bidang PAPBB, Kejari Surabaya berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan barang bukti dan uang rampasan agar dapat segera dikembalikan kepada negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Upaya tersebut diharapkan mampu memaksimalkan pemulihan hak-hak keuangan negara sehingga hasil penegakan hukum dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.(Alam)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.


