Pengungkapan kasus perdagangan orang itu disampaikan Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers, Jumat (20/11/2026).
Jules menjelaskan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas praktik perdagangan orang, khususnya perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural.
Sementara itu, Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum memerinci, dari total 21 perkara yang diungkap, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jatim menangani delapan kasus dengan 14 tersangka.
Adapun 13 kasus lainnya ditangani polres jajaran dengan jumlah 15 tersangka.
“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Ganis.
Menurutnya, para pelaku menggunakan berbagai modus untuk menjerat korban. Salah satunya menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial dengan iming-iming gaji tinggi. Korban kemudian diminta membayar sejumlah uang dengan alasan biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan perekrutan PMI nonprosedural dengan tujuan Armenia yang melibatkan 15 korban asal Lamongan. Para korban dijanjikan memperoleh gaji Rp15 juta per bulan, tetapi harus membayar biaya keberangkatan hingga Rp75 juta.
Selain itu, polisi mengungkap dugaan perekrutan pekerja ke Jepang melalui media sosial. Dalam kasus tersebut, calon pekerja diminta membayar biaya penempatan berkisar Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.
Polda Jatim juga masih mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua warga negara Indonesia (WNI) yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia. Keduanya diiming-imingi gaji sebesar Rp54 juta per bulan.
Berkat koordinasi dengan Lanudal Juanda dan pihak Imigrasi, keberangkatan kedua WNI tersebut berhasil dicegah di Bandara Internasional Juanda. Saat ini, penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Pengungkapan lainnya berkaitan dengan dugaan penempatan PMI secara nonprosedural sebagai asisten rumah tangga (ART) ke Singapura dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
Terhadap para tersangka, penyidik menerapkan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan konstruksi hukum masing-masing perkara.
Ganis mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan janji gaji besar. Calon pekerja migran diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan dan melengkapi seluruh persyaratan keberangkatan sesuai prosedur.
Masyarakat yang mengetahui atau menemukan indikasi perekrutan pekerja migran secara ilegal juga diimbau segera melapor kepada kepolisian melalui layanan 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait.(Anto)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.


